NUNUKAN – DPRD Nunukan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) persoalan kelistrikan bersama puluhan Mahasiswa Nunukan yang tergabung dalam Aliansi Peduli PLN. Hadir juga dalam pertemuan tersebut yakni pihak PLN UP3 Kaltara, PLN UPDK Tarakan, PLN ULP Nunukan dan PLTD Sei Bilal, Dishub Kabupaten Nunukan dan Bapenda Nunukan, serta Kabag Ekonomi Setda Nunukan, Selasa (09/01/24).
Korlap Aliansi Peduli PLN, Andi Baso mengatakan persoalan pemadaman listrik di Kabupaten Nunukan bukanlah hal yang baru, bahkan kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2012 hingga saat ini. Aliansi Peduli PLN sempat membuka posko aduan masyarakat di Alun-alun Nunukan. Sejumlah laporan yang masuk, hampir sebagian masyarakat mengeluhkan kerugian yang mereka alami lantaran adanya pemadaman listrik yang terjadi di Nunukan.
“Kehadiran kita ingin mendengar penjelasan dari pihak PLN, kendala apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusi yang akan diberikan,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Plt. Manager PLN UPTD Tarakan, Siswadi mengatakan kondisi PLTD Sei Bilal memiliki 14 mesin dan PLTD Sebatik sebanyak 5 mesin dengan total 19 mesin, dimana semuanya telah beroperasi dengan normal.
“Jika seluruh mesin Sei Bilal ini beroperasi mampu menyuplai kurang lebih 10 MW sedangkan untuk Sebatik kita mampu menyuplai 3,1 MW, itu sistem interkoneksi Nunukan, Sebatik dan Sebaung itulah yang kami kelola saat ini,” Siswadi.
Dikatannya, untuk pengelolaan PLN baru dialihkan ke PLN UPTD Tarakan Januari 2023 lalu. Namun, ia mengatakan jika terkait adanya persoalan Pemadaman listrik yang cukup intens terjadi beberapa bulan di tahun 2023 lalu, sejatinya pihaknya telah merelokasikan dua unit mesin PLN ke Nunukan dengan kapasitas 2 MW yang sudah beroperasi sejak (12/10/2023) lalu.
Ditambahkan Manager PLN UP3 Kaltara, Arief Prastyanto sebagai pihak yang mendistribusikan listrik ke pelanggan mengatakan, pihaknya tak menampik kondisi kelistrikan terparah yang terjadi di Kabupaten itu terjadi pada (29/7) hingga (12/10/2023) lalu. Arif menurutkan, persoalan ini lantaran terjadi defisit daya, di mana daya mampu pembangkit lebih kecil dibandingkan dengan beban puncak yang terjadi.
“Untuk beban puncak di tahun 2021 itu yakni 13,5 MW, di tahun 2022 naik menjadi 14,3 MW, jadi tiap tahunnya ada kenaikan sekitar 0,8 MW. Namun, di tahun 2023 terjadi kenaikan dua kali lipat menjadi 1,7 MW jadi beban puncak di Nunukan saat ini 16 MW,” kata Arief.
Diungkapkannya, 95 persen kenaikan beban puncak disebabkan oleh pelanggan eksisting dan 5 persen dari pelanggan baru.
“Kapasitas pembangkit saat itu sebenarnya 16 MW juga, namun saat itu ada 2 mesin yang keluar unit sehingga tidak beroperasi. Sehingga terjadi penurunan yang menyebabkan defisit 1,6 MW,” ungkapnya.
Setelah adanya penambahan 2 unit mesin, kini daya mampu dari total mesin yang ada sebanyak 18 MW dengan beban puncak 16 MW, sehingga masih ada cadangan supruls 2 MW. Namun, jika setalah adanya penambahan 2 mesin beberapa waktu lalu dan masih terjadi pemadaman listrik. Arief mengatakan jika itu disebabkan oleh faktor eksternal, seperti adanya ledakan, pohon tumbang, baliho dan gangguan hewan sehingga terjadi pemadaman listrik.
“Sedangkan untuk solusi jangka pendeknya itu, tapi untuk solusi jangka pendek dan menengahnya yakni menambah mesin pembangkit di PLTMG Sebaung sebesar 6 MW, sedangkan untuk jangka panjangnya akan ada reaktifasi untuk PLTD Sei Limau 1,3 MW. Tentunya ini akan menambahkan cadangan kita sehingga tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir,” pungkasnya (Adv)
