TANJUNG SELOR – Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara, Suwarsono, mengungkapkan bahwa meskipun jumlah perpustakaan di Kalimantan Utara (Kaltara) cukup banyak, baik itu perpustakaan umum, desa, maupun sekolah, hanya sedikit yang telah memperoleh akreditasi. Hal ini menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas dan standar layanan perpustakaan di daerah tersebut.
Menurut Suwarsono, akreditasi perpustakaan terdiri dari tiga tingkatan, yakni A (Unggul), B (Baik sekali), dan C (Baik). Akreditasi ini penting karena selain menunjukkan kualitas perpustakaan, juga memberikan gambaran tentang sejauh mana fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah memenuhi standar nasional.
“Di Kaltara, dari jumlah perpustakaan yang diperkirakan ada 482, baru sekitar 1/3 yang telah terdata,” ujarnya pada pekan ini.
Lebih lanjut, Suwarsono menjelaskan bahwa hanya sekitar 32 perpustakaan di Kaltara yang telah memperoleh akreditasi sesuai dengan standar Perpustakaan Nasional. Dari jumlah tersebut, hanya 23 perpustakaan sekolah yang terakreditasi.
“Melihat data ini, sangat minim ya untuk perpustakaan yang sesuai standarisasi,” tambahnya.
Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah perpustakaan yang ada dan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.Sebagai langkah untuk memperbaiki situasi ini, DPK Kaltara menyelenggarakan workshop bagi para pengelola perpustakaan yang belum terakreditasi.
Workshop bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola perpustakaan dalam memenuhi persyaratan akreditasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pelatihan teknis terkait manajemen perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta perbaikan kualitas layanan perpustakaan agar lebih sesuai dengan harapan masyarakat dan standar nasional.
“Sangat penting bagi kami untuk mendorong setiap pengelola perpustakaan di Kaltara agar dapat memenuhi kriteria akreditasi. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga untuk memastikan bahwa perpustakaan menjadi pusat informasi dan literasi yang efektif bagi masyarakat,” kata Suwarsono.
Dengan upaya ini, diharapkan lebih banyak perpustakaan di Kaltara dapat memperoleh akreditasi dan semakin meningkatkan perannya dalam mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat. (adv)
