Reporter : Ast | Editor : Dewangga
TANJUNG SELOR – Rapat koordinasi (rakor) nasional yang melibatkan para kepala daerah seluruh Indonesia membahas penanganan kasus keracunan makanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan penting ini juga membahas strategi percepatan dalam upaya penuntasan penyakit tuberkulosis (TBC) di tingkat daerah.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada hari Senin, 29 September 2025, dan diikuti secara daring oleh sejumlah pejabat. Wakil Bupati Bulungan, Bapak Kilat, A.Md, turut serta dalam rapat bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang relevan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil BGN Nanik S. Deyang, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga hadir dalam rakor tersebut. Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat kebersihan yang valid.
Beliau juga meminta peran aktif dari Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk mengawasi serta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. Menanggapi arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Bulungan.
“Untuk semua dapur yang ditemukan bermasalah dan terbukti menimbulkan insiden keracunan akan segera kami lakukan penghentian sementara operasionalnya,” tegas Kilat. “Kami juga akan membentuk tim khusus percepatan penuntasan TBC di Bulungan secepatnya, sesuai instruksi langsung dari pemerintah.”
Wabup Kilat menambahkan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Bulungan masih menantikan hasil identifikasi resmi terkait kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang terjadi. Langkah lebih lanjut mengenai dapur yang dihentikan sementara akan diputuskan setelah hasil identifikasi resmi didapatkan oleh pihak berwenang di daerah.
“Mengenai masalah dapur MBG yang operasionalnya dihentikan sementara, kami masih menunggu hasil identifikasi resmi terkait KLB yang terjadi,” jelasnya. “Setelah itu, barulah akan diputuskan kapan pencabutan penghentian sementara dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan perkembangan akan kami sampaikan secepatnya.”
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keselamatan anak merupakan pertimbangan dan prioritas utama dari kebijakan pemerintah saat ini. Insiden keracunan tidak hanya dianggap sebagai statistik, tetapi merupakan hal penting yang menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.
“Atas petunjuk yang diberikan langsung oleh Bapak Presiden, keselamatan adalah prioritas utama dalam menjalankan program ini yang sangat penting bagi rakyat,” ungkap Zulhas. “Insiden keracunan yang terjadi bukan sekadar angka yang mudah diabaikan, tetapi jelas menyangkut masa depan berharga dari generasi penerus bangsa.”
Rakor penting ini telah menghasilkan beberapa keputusan krusial, termasuk penutupan sementara dapur SPPG yang terbukti bermasalah untuk dievaluasi dan diinvestigasi lebih lanjut. Keputusan tersebut juga mencakup kewajiban melakukan sterilisasi seluruh alat makan, perbaikan menyeluruh sistem sanitasi, serta keharusan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Selain itu, pemerintah meminta Puskesmas dan UKS di seluruh wilayah Tanah Air agar lebih aktif dalam mendukung pengawasan SPPG yang harus dilaksanakan secara berkala. Melalui rakor ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki tata kelola Program MBG secara menyeluruh.
