Editor : Dewangga
TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) menunjukkan sikap sangat responsif dan optimis dalam menyikapi penyesuaian signifikan pada postur fiskal untuk tahun 2026 mendatang. Meskipun terjadi pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara drastis, Pemkab KTT tetap menjamin bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Bupati Ibrahim Ali menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KTT biasanya berkisar antara 1,1 triliun hingga 1,5 triliun rupiah setiap tahunnya. Namun, diperkirakan penyesuaian besar pada TKD akan membuat total alokasi anggaran 2026 hanya mencapai sekitar 505 miliar rupiah saja. Penurunan ini justru dijadikan Pemkab sebagai pendorong kuat untuk melaksanakan efisiensi belanja daerah dan mencari berbagai inovasi baru yang cerdas.
“Memang ada penyesuaian anggaran yang sangat signifikan, namun ini adalah tantangan yang wajib kita jawab dengan strategi yang cerdas dan matang,” ujar Bupati Ibrahim Ali baru-baru ini. “Kami sudah memiliki gambaran pasti TKD di angka Rp 505 miliar, dan kami telah siap mengelola anggaran ini secara fokus serta efisien demi kemajuan seluruh masyarakat Tana Tidung.”
Bupati menegaskan seluruh inti program pembangunan daerah, yang meliputi sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur strategis, dipastikan tidak akan dikorbankan. Untuk menyesuaikan struktur belanja daerah secara keseluruhan, Pemkab segera mengambil langkah proaktif terkait belanja pegawai, khususnya komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
“Teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tana Tidung juga Insya Allah menunjukkan keikhlasan mereka saat TPP harus disesuaikan,” jelasnya, menunjukkan adanya komitmen yang sangat kolektif. “Ini merupakan bentuk komitmen jangka panjang, dan saya berjanji ketika kondisi fiskal pusat sudah stabil kembali, TPP juga akan kami kembalikan ke kondisi normal seperti sedia kala.”
Salah satu faktor utama di balik optimisme kuat Pemerintah Tana Tidung adalah adanya pertumbuhan yang sangat solid pada sektor swasta yang kini menjadi penopang utama perekonomian lokal. Walaupun perputaran uang APBD dari gaji serta TPP ASN akan menurun dari rata-rata bulanan yang mencapai sekitar 21 miliar rupiah, sektor riil dipastikan siap untuk mengambil peran penting.
“Alhamdulillah, saat ini ekonomi daerah kita ditopang penuh oleh sektor swasta yang terus tumbuh dengan pesat melalui berbagai investasi baru,” ungkap Ibrahim Ali dengan nada sangat optimis. “Perkebunan sawit sudah berjalan dengan baik, dan plasma sudah terbentuk; artinya, ekonomi kita akan didongkrak kuat dari sektor swasta untuk membantu perputaran ekonomi daerah.”
Penyesuaian signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH), misalnya dari Rp 510 miliar menjadi hanya Rp 169 miliar, menjadi pemicu penting. Kondisi ini mendorong Pemkab KTT untuk segera menjadi lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan mencari sumber-sumber pendapatan lain secara kreatif.
