TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berada di ambang tantangan fiskal serius setelah proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 diperkirakan turun signifikan hingga menyentuh angka sekitar Rp 2,2 triliun. Penurunan tajam ini dikhawatirkan dapat memicu perlambatan pembangunan di provinsi termuda Indonesia tersebut.
Anjloknya APBD Kaltara dipicu oleh merosotnya porsi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, yang selama ini menjadi penopang utama kesehatan fiskal Kaltara.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menyebut kondisi fiskal ini sebagai “alarm” yang harus disikapi serius oleh Pemerintah Daerah. Menurutnya, seluruh program harus dievaluasi secara ketat untuk menjamin efektivitas anggaran di tengah keterbatasan.
“Setiap rupiah harus punya manfaat jelas untuk masyarakat. Tidak ada lagi ruang bagi program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak,” tegas Muddain, Jumat (21/11/2025).
Untuk mengantisipasi situasi ini, DPRD Kaltara menyatakan akan memperketat pengawasan di seluruh tahapan APBD 2026, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Kami akan memperketat seluruh tahapan. Ini bukan situasi normal, jadi harus ada efisiensi ekstrem,” tandasnya.
Saat ini, DPRD Kaltara telah menerima Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 dan tengah memasuki pembahasan intensif.
Meskipun terjadi penurunan fiskal, Muddain menekankan bahwa pembahasan akan difokuskan untuk memastikan alokasi anggaran strategis di Kaltara tidak boleh terhenti.
“Kita sudah terima Nota Pengantar Ranperda APBD 2026 dan kini mulai masuk ke pembahasan intensif,” ungkapnya. “Kami akan arahkan Pemerintah agar lebih fokus untuk pengalokasian anggran strategis, ini tidak boleh berhenti meski kini fiskal kita mengalami penurunan,” pungkasnya.
