TANJUNG SELOR — Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat (FPPR) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk secara tegas memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor infrastruktur dan pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026.
Ketua Fraksi FPPR, H. Hamka, menegaskan bahwa alokasi anggaran yang disusun harus diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah dan secara langsung meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Hamka menyoroti pentingnya pembangunan konektivitas di Kaltara. Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan harus menjadi prioritas utama.
“Pembangunan jalan dan jembatan perlu menjadi prioritas utama untuk mempercepat mobilitas ekonomi dan sosial di Kaltara,” ujar Hamka.
Legislator dari PDIP ini menekankan bahwa pengembangan infrastruktur adalah kunci fundamental untuk membuka potensi wilayah yang selama ini terisolasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Selain infrastruktur fisik, Hamka juga menyoroti sektor pendidikan sebagai prioritas strategis yang tak kalah penting.
“Peningkatan kualitas pendidikan harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur, agar generasi muda bisa mendapatkan akses dan peluang yang lebih baik,” katanya saat menyampaikan pemandangan umum fraksi.
FPPR mengingatkan bahwa alokasi anggaran, baik untuk infrastruktur maupun pendidikan, harus didukung dengan evaluasi yang tepat untuk memastikan setiap program memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
“Anggaran harus tepat sasaran, sehingga investasi tidak hanya terlihat di dokumen, tetapi dirasakan langsung manfaatnya,” tegas Hamka.
FPPR menyimpulkan, perencanaan anggaran yang jelas dan terukur sangat krusial untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Infrastruktur dan pendidikan adalah fondasi untuk kemajuan jangka panjang, bukan hanya proyek sesaat,” pungkas Hamka.
