TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kaltara, Listiani, yang menilai bahwa percepatan pembangunan di kawasan tersebut harus menjadi prioritas utama demi mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Wilayah perbatasan dan daerah tertinggal harus mendapatkan perhatian lebih serius,” tegas Listiani.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kecamatan dan desa di wilayah perbatasan masih mengalami kekurangan infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi. “Kita masih melihat banyak desa yang belum mendapatkan akses memadai, baik jalan, listrik, maupun fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Listiani juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pendidikan serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat perbatasan. Menurutnya, ketahanan sosial dan kesejahteraan warga akan semakin kuat apabila pemerintah memberikan intervensi secara terukur dan berkesinambungan. “Penguatan SDM lokal adalah kunci. Masyarakat harus diberi ruang untuk berkembang, bukan sekadar menjadi penonton pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penanganan persoalan di daerah tertinggal harus dilakukan secara lintas sektor. DPRD Kaltara, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Kami di DPRD akan memastikan program yang direncanakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dilaksanakan dan berdampak langsung,” tegasnya.
Listiani berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pemerintah pusat semakin diperkuat demi percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Menurutnya, memperkuat wilayah terluar merupakan bagian dari upaya menjaga martabat dan kedaulatan negara.
“Perbatasan adalah beranda depan Indonesia, dan kita berkewajiban menjadikannya wilayah yang maju, aman, dan sejahtera,” pungkasnya.
