TANJUNG SELOR – Angka stunting di wilayah pelosok dan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian utama Komisi IV DPRD Kaltara. Dewan mendesak agar penanganan masalah gizi kronis ini dijadikan prioritas utama, mengingat tantangan berat yang dihadapi keluarga di daerah dengan akses terbatas.
Keterbatasan akses pangan bergizi, minimnya fasilitas kesehatan, dan kurangnya edukasi gizi bagi orang tua di desa-desa perbatasan diidentifikasi sebagai pemicu utama kondisi stunting.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Rahman, menegaskan bahwa solusi untuk stunting harus bersifat transformatif dan melampaui sekadar bantuan makanan instan.
“Kita harus sadar, penanganan stunting tidak berhenti pada sekadar pembagian makanan tambahan. Yang dibutuhkan adalah intervensi yang benar-benar menyeluruh; ini butuh komitmen keluarga, sinergi tenaga kesehatan, dan dukungan komunitas agar dampaknya benar-benar terasa oleh anak-anak kita,” tegas Rahman, Selasa (9/12/25).
Rahman menambahkan, kompleksitas akses di wilayah terpencil menuntut inovasi, salah satunya dengan pengadaan layanan kesehatan dan posyandu mobile. Namun, kunci keberhasilan program terletak pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
“Peluang anak-anak di perbatasan untuk tumbuh sehat akan terbuka lebar, asalkan keluarga diberikan pemahaman yang solid mengenai pola asuh dan nutrisi, diiringi akses yang memadai ke fasilitas medis,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Kaltara mendorong agar penanganan stunting melibatkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Selain itu, diperlukan rutinitas monitoring dan verifikasi data ibu hamil dan balita agar setiap intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Menurut Rahman, penanganan stunting yang serius adalah investasi jangka panjang.
“Jika program ini dilakukan dengan keseriusan penuh, intervensi stunting ini adalah investasi masa depan generasi di perbatasan. Ini akan secara langsung meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan menjadi pondasi bagi masyarakat yang lebih sejahtera,” pungkas Rahman.
