37 Usaha Tambang Galian C di Kaltara Belum Berizin, Pemprov Perkuat Pengawasan

oleh

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus membenahi tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau galian C. Berdasarkan pendataan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), masih terdapat 37 pelaku usaha yang belum memiliki perizinan untuk menjalankan aktivitas pertambangan.

Sebaran usaha tersebut meliputi 14 pelaku usaha di Kabupaten Nunukan, 12 di Kabupaten Bulungan, delapan di Kabupaten Tana Tidung, dan tiga pelaku usaha di Kota Tarakan.

Selain kelompok yang belum berizin, Dinas ESDM Kaltara juga mencatat terdapat 41 badan usaha yang telah memiliki legalitas di sektor MBLB. Rinciannya terdiri atas 21 pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), 14 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, serta enam badan usaha dengan IUP Operasi Produksi.

Namun, dari keseluruhan perusahaan yang telah mengantongi izin tersebut, baru empat badan usaha yang dinilai memenuhi kualifikasi dan persyaratan teknis untuk melakukan kegiatan penambangan.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Pipit Jaya Abadi, PT Damadu Cahaya Mandiri, PT Pulau Mas Perkasa, dan PT Pusaka Prima Resources.

Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., mengatakan pembenahan sektor pertambangan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan para pelaku usaha.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama pengusaha galian C di Gedung Gadis II Pemprov Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (13/10/2026).

Dalam pertemuan itu, pemerintah mengidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi perusahaan, mulai dari kesesuaian tata ruang, integrasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), legalitas lahan, dokumen lingkungan, rekomendasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), hingga status kawasan hutan.

Ferdy menjelaskan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan sejumlah perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Baca Juga:  Layanan Jemput Bola di Wilayah Perbatasan Kaltara Tarik Perhatian MenPAN-RB

Karena itu, Pemprov Kaltara memfasilitasi komunikasi antara pengusaha dengan DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi yang membidangi kehutanan.

Ia menegaskan pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan agar pengusaha memahami seluruh persyaratan yang harus dipenuhi.

Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap semakin banyak pelaku usaha yang memenuhi ketentuan administrasi dan teknis sehingga aktivitas pertambangan dapat berjalan secara legal, tertib, dan bertanggung jawab.