Reporter : Ast | Editor : Dewangga
TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan sedang berupaya keras mempercepat proses administrasi pembebasan lahan guna mendukung pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di wilayah tersebut. Pihak kementerian terkait saat ini tengah memproses dokumen usulan lahan yang berstatus sebagai kawasan Hak Pengelolaan Lahan transmigrasi di Bulungan.
“Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui bupati hanya mengusulkan pembebasan lahan kepada Menteri Transmigrasi karena status lahannya masuk dalam kawasan HPL tersebut,” kata Mahmuddin. “Untuk Sekolah Rakyat, kewenangannya berada langsung di provinsi sehingga daerah bertugas menyiapkan ketersediaan lokasi pembangunan yang bersih dan juga jelas,” lanjutnya.
Dinas Sosial Bulungan telah memetakan dua titik lokasi strategis yang akan menjadi pusat kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak kurang mampu. Lokasi pertama berada di kawasan Kilometer 12 sementara lokasi kedua terletak di Desa Ardi Mulyo dengan luas tanah cukup memadai.
“Di Bulungan ada dua lokasi yang direncanakan dan saya mendampingi Bapak Wakil Gubernur ke Jakarta untuk menyampaikan usulan tersebut langsung,” ungkapnya. “Untuk anggaran pembangunan dipastikan tidak ada masalah karena Kementerian Sosial sudah siap dan tinggal menunggu kesiapan lahan yang benar-benar bersih,” jelasnya.
Proses pembangunan fisik sekolah ini akan segera dimulai setelah status kepemilikan tanah mendapatkan persetujuan resmi dari pihak Kementerian Transmigrasi RI. Kementerian Sosial selaku penyokong dana utama juga telah menyatakan kesiapan penuh untuk mendanai seluruh sarana serta prasarana pendidikan yang dibutuhkan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemensos dan tahun ini sudah mulai masuk proses pembelajaran melalui mekanisme rekrutmen yang dilakukan secara terbuka,” tegasnya. “Nanti pendaftarannya langsung ke pusat bukan melalui daerah namun prioritas utama tetap diberikan kepada warga kategori sangat miskin dan miskin,” tuturnya.
Pihak pusat memegang kendali penuh atas penyediaan sumber daya manusia serta tenaga pendidik yang akan bertugas pada institusi pendidikan tersebut. Pemerintah daerah berperan aktif dalam memastikan bahwa distribusi akses pendidikan ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah pelosok.
Mekanisme pendaftaran peserta didik baru nantinya akan diprioritaskan bagi keluarga yang tercatat dalam data kemiskinan ekstrem pada tingkat desil tertentu. Kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Bulungan.
