Reporter : Asta Z | Editor : Dewangga
JAKARTA – Bupati Bulungan, Syarwani, baru saja kembali menegaskan janji untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan Syarwani dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan penting ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, pada hari Rabu (16/7) pagi.
Dalam forum yang mengumpulkan kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Kalimantan Utara, Syarwani menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang sepenuhnya bebas dari praktik korupsi di segala lini.
“Kami sangat berterima kasih kepada KPK yang tanpa henti memberikan bimbingan dan pengawasan,” ujar Syarwani kepada jajaran KPK. Ia menambahkan, “Dukungan ini sungguh esensial agar administrasi pemerintahan di daerah dapat berfungsi dengan maksimal.”
Rapat koordinasi ini dibuka oleh Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, yang menyoroti urgensi sinergi antarlembaga. Sinergi ini krusial untuk mencegah tindak pidana korupsi sejak tahapan perencanaan awal proyek pemerintahan.
“Pemerintah Daerah Bulungan bersama DPRD bertekad memperkuat kolaborasi dalam penataan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tegas Syarwani. “Ini memastikan semua program pembangunan berfokus pada kesejahteraan masyarakat serta bebas dari praktik yang merugikan keuangan negara.”
