Reporter : Asta Z | Editor : Dewangga
TANJUNG SELOR – Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerhati lingkungan, salah satunya Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL). Dukungannya terlihat dalam penyusunan rencana strategis atau renstra, yang melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius, menjelaskan bahwa PLHL berkolaborasi dengan Bappeda dan Litbang untuk mencari sinergi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten. “Di sini Bappeda sebagai wakil dari pemerintahan yang berperan secara makro, Sedangkan PLHL dan NGO lainnya memiliki peran secara mikro dengan melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat,” ujar Bertius dalam wawancara dengan Narasi Borneo di Tanjung Selor, Selasa (21/1/2025).
Dalam diskusinya, Bertius menekankan pentingnya menyelaraskan rencana pembangunan dengan perencanaan pusat dan daerah. “Rencana kerja harus sejalan dengan RPJPD yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2024,” tambahnya. RPJPD ini berisi 11 isu strategis untuk pembangunan Kaltara dalam dua dekade ke depan.
Bertius juga menekankan bahwa rencana ini akan diterjemahkan dalam program jangka menengah untuk periode 2025-2029. “Penyelarasan dengan perencanaan pusat dan visi kepala daerah sangat penting,” jelasnya. Pemerintah provinsi bertindak sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengimplementasikan rencana ini di daerah.
“Pemerintah pusat melalui Asta Cita atau 8 prioritas nasional juga menjadi acuan dalam perencanaan ini,” kata Bertius. Oleh karena itu, penyesuaian dengan visi kepala daerah terpilih di Kaltara sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi.
Bappeda Kaltara kini sedang dalam proses evaluasi dan perencanaan yang lebih rinci. Salah satunya adalah penyelarasan antara program pusat dan daerah yang akan ditetapkan pada akhir Januari. “Evaluasi ini penting agar perencanaan jangka menengah bisa lebih terarah,” ujar Bertius.
Adanya peran makro dan mikro dari pemerintah dan LSM serta NGO menjadi fokus dalam rencana pembangunan ini. Evaluasi indikator kinerja daerah 2021-2024 juga menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan tema pembangunan 2026 mendatang.
Salah satu fokus utama dalam pembangunan Kaltara adalah penguatan pondasi ekonomi daerah. Bertius menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan didorong setelah memastikan faktor pengungkit ekonomi terbangun terlebih dahulu. “Kami pastikan ekonomi terbangun terlebih dahulu, baru infrastruktur sebagai pendukung,” ujarnya.
Dalam hal ini, sektor-sektor ekonomi yang berpotensi memberikan kontribusi besar seperti perkebunan dan komoditas lainnya akan diatur untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan. “Ini akan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengoptimalkan sumber daya lokal,” tutup Bertius.
