MALINAU – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menegaskan bahwa menjaga wilayah perbatasan bukan semata urusan pembangunan fisik, melainkan bagian dari menjaga kehormatan dan martabat bangsa.
Hal itu disampaikannya dalam Seminar Nasional bertema “Perbatasan Kuat, Indonesia Bermartabat” dengan subtema “504: Malinau Beranda Merah Putih”, yang digelar di Ruang Tebengang, Jumat (24/10/2025).
Kegiatan yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Diskominfo Malinau ini menghadirkan sejumlah narasumber tingkat nasional, antara lain Deputi I BNPP Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Deputi I Kantor Staf Presiden RI, Kepala BNPP Provinsi Kalimantan Utara, serta Bupati Malinau sendiri. Seminar dipandu oleh Guru Besar Universitas Mulawarman (UNMUL) yang bertindak sebagai moderator.
Dalam paparannya, Bupati Wempi menegaskan pentingnya memperkuat wilayah perbatasan sepanjang 504 kilometer yang membentang di Kabupaten Malinau, termasuk wilayah Apau Kayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Perbatasan bukan hanya soal infrastruktur. Yang dijaga bukan hanya wilayahnya, tetapi juga manusianya, kehormatan, pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, hingga ekonominya,” ujarnya.
Menurutnya, wilayah perbatasan memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih terhadap kebijakan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat di kawasan perbatasan.
Wempi mengungkapkan, salah satu kendala besar dalam pembangunan di Malinau adalah regulasi kehutanan, di mana sebagian besar wilayah kabupaten ini berada dalam kawasan hutan. Kondisi tersebut kerap memperlambat proses pembangunan dan memerlukan koordinasi lintas kementerian.
Sebagai langkah konkret, Bupati mendorong lahirnya kebijakan strategis nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang dapat menjadi dasar hukum bagi percepatan pembangunan di perbatasan.
“Saat kepentingannya menyangkut kehormatan bangsa, maka kebijakan strategis bisa langsung diputuskan oleh Presiden. Kami sudah menyampaikan aspirasi ini dan berharap dapat menjadi keputusan politik nyata bagi masa depan perbatasan,” tegasnya.
Selain itu, Bupati Wempi juga menyinggung tentang pentingnya pemekaran wilayah Apau Kayan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).
Menurutnya, kebijakan tersebut mendesak dilakukan mengingat urgensi aspek pertahanan, keamanan, dan kesenjangan pembangunan dari pusat pemerintahan di Malinau Kota.
“Pemekaran bukan sekadar memecah wilayah, tetapi untuk memperkuat pelayanan publik, pemerataan ekonomi, dan memperpendek rentang kendali pemerintahan,” tambahnya.
Seminar Nasional ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-26 Kabupaten Malinau dan Festival Budaya IRAU ke-11 Tahun 2025.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Malinau kembali menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
