TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat lokal tidak tertinggal dalam pusaran pengembangan kawasan industri besar, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa kawasan industri hijau.
Djufrie mengakui bahwa masuknya investasi besar, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, membawa peluang kerja yang masif. Namun, ia juga menyoroti tantangan serius terkait kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.
“Peluang kerja itu ada, tetapi jika SDM kita belum siap, masyarakat lokal bisa tertinggal dan hanya menjadi penonton,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Bulungan ini.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dan proyek besar harus diiringi dengan langkah nyata dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Achmad Djufrie mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret, dimulai dari pemetaan.
“Pemerintah daerah harus mulai dari pemetaan kebutuhan SDM yang spesifik, lalu disusul program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan industri,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan setiap peluang kerja di Kawasan Industri Hijau dapat dimanfaatkan oleh warga Kaltara.
“Perangkat daerah harus serius menindaklanjuti hal ini. Jangan sampai proyek besar masuk, tetapi tenaga kerja lokal tidak mendapat kesempatan berperan,” tandasnya.
DPRD Kaltara secara khusus mendorong penguatan program pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang berbasis kebutuhan industri, terutama sektor energi, infrastruktur, dan industri hilirisasi yang menjadi fokus pembangunan.
“Kita perlu pemetaan kompetensi yang jelas, jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang harus disiapkan, dan pelatihan apa yang harus dijalankan. Dengan begitu, masyarakat lokal tidak hanya bisa bersaing, tapi juga menjadi pelaku utama dalam pembangunan,” jelas Achmad Djufrie.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan lembaga pendidikan sangat krusial untuk menciptakan ekosistem tenaga kerja yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
“Kalau semua pihak bekerja sama, kita bisa memastikan masyarakat Kaltara ikut menikmati manfaat ekonomi dan lapangan kerja yang tercipta, bukan hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Ketua DPRD Kaltara ini menambahkan bahwa dewan akan memantau implementasi program peningkatan kapasitas SDM agar hasilnya selaras dengan kebutuhan proyek strategis yang berjalan.
“Keberhasilan pembangunan di Kaltara tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi dari seberapa besar masyarakat lokal bisa mengambil bagian aktif di dalamnya,” tutup Achmad Djufrie, seraya menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan.
