TANJUNG SELOR – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos., menghadiri rapat koordinasi strategis mengenai Optimalisasi Distribusi Kawasan Mangrove dan Gambut di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa (03/03/2026). Pertemuan ini fokus membahas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema perdagangan karbon yang melibatkan kolaborasi lintas sektor.
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, memimpin langsung jalannya rapat yang menghadirkan Direktur PT Enggang Kaltara Lestari (EKL), Direktur PT Global Eco Rescue Lestari (GERL), serta seluruh Kepala Daerah se-Kaltara. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta (PT GERL dan PT EKL), Provinsi serta Kabupaten/Kota kini membidik peluang untuk meraup PAD yang signifikan. Selain menambah pundi-pundi kas daerah, skema benefit sharing (bagi hasil) ini juga menjanjikan manfaat finansial langsung bagi masyarakat melalui program pembangunan rendah karbon yang berbasis pada pemberdayaan warga lokal di sekitar pesisir.
Dalam arahannya, Gubernur Zainal menekankan bahwa hutan mangrove dan lahan gambut merupakan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar global. Ia menginstruksikan jajaran pimpinan daerah untuk segera membangun kesepahaman terkait mekanisme tata kelola penerimaan daerah agar distribusi keuntungan kelak berjalan secara adil dan proporsional antarwilayah.
“Kita harus segera menyusun langkah konkret dan menyepakati rencana aksi bersama. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama agar regulasi daerah mampu mengoptimalkan potensi karbon ini secara transparan dan akuntabel,” tegas Gubernur di hadapan para peserta rapat.
Gubernur juga mendorong setiap daerah untuk segera mengidentifikasi potensi kontribusi ekonomi yang realistis dan terukur. Ia menginginkan skema koordinasi yang kuat agar upaya penurunan emisi gas rumah kaca selaras dengan peningkatan standar kesejahteraan hidup masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
Menanggapi instruksi tersebut, Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap kebijakan pemanfaatan karbon. Ia menilai wilayah Kabupaten Nunukan memiliki luasan hutan mangrove yang sangat potensial untuk dikonversi menjadi nilai ekonomi yang menguntungkan bagi pendapatan daerah maupun masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan strategis ini. Kami berkomitmen memaksimalkan seluruh potensi kawasan mangrove yang ada di wilayah kami agar nantinya memberikan nilai tambahnya benar-benar terasa secara ekonomis oleh masyarakat bawah,” ujar Hermanus.
Hermanus juga meminta dukungan teknis secara intensif dari pemerintah provinsi agar implementasi di lapangan berjalan mulus dan sesuai regulasi. Ia optimis bahwa dengan dukungan teknis yang tepat, kawasan mangrove di Nunukan tidak hanya sekadar menjaga ekosistem dunia, tetapi juga menjelma menjadi mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
