TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, menyampaikan apresiasi penuh kepada Aliansi Masyarakat Perbatasan yang telah sukses menggelar pembahasan Daerah Otonom Baru (DOB) dengan menghadirkan narasumber langsung dari pemerintah pusat.
Menurut Nasir, forum ini sangat bernilai karena berhasil memberikan penjelasan yang jelas dan detail terkait progres perjuangan DOB di wilayah perbatasan.
Nasir menekankan bahwa kehadiran narasumber dari pusat adalah poin penting. Masyarakat kini dapat mengakses informasi krusial tanpa harus membuang waktu dan biaya untuk pergi jauh ke Jakarta.
“Kita dari DPRD tentu mendukung penuh kegiatan yang dilakukan aliansi hari ini. Apalagi narasumbernya langsung dari pusat, sehingga masyarakat bisa mendengar secara jelas dan rinci,” kata Nasir, Selasa (24/11/2025).
Ia menilai, langkah Aliansi menghadirkan langsung pihak pusat merupakan bukti efisiensi dan kepedulian terhadap masyarakat Kaltara. “Tidak perlu masyarakat kita berbondong-bondong ke Jakarta hanya untuk mendapatkan penjelasan seperti ini. Hari ini, semuanya bisa didengar langsung di daerah,” tegasnya.
Namun demikian, Nasir menegaskan bahwa tantangan terbesar pembentukan DOB bukan terletak pada kesiapan administratif atau kondisi daerah. Melainkan, pada kebijakan moratorium yang masih berlaku secara nasional.
“Selama moratorium belum dicabut, proses tidak bisa berjalan. Jadi kendalanya bukan di daerah, tapi di pemerintah pusat,” pungkasnya, menandakan bahwa nasib pemekaran wilayah perbatasan kini sepenuhnya bergantung pada keputusan pusat.
