Reporter : Asta Z | Editor : Dewangga
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas mencegah korupsi dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mereka secara resmi menghentikan sistem pembayaran reimburse demi transparansi anggaran program. Sistem ini dinilai berpotensi penyalahgunaan dana publik.
Mulai bulan Mei 2025, BGN menerapkan mekanisme baru yang lebih akuntabel. Kegiatan program kini berjalan setelah virtual account tersedia. Dana muka operasional 10 hari telah ditransfer langsung dari KPPN.
“Kami menyadari bahwa kekhawatiran terbesar banyak pihak adalah potensi korupsi atau penyalahgunaan dana publik,” jelas Dadan Hindayana, Kepala BGN. “Oleh karena itu, kami melakukan perubahan signifikan dalam sistem pembayaran.”
“Sistem sebelumnya memungkinkan mitra menggunakan dana pribadi terlebih dahulu, kemudian diganti oleh negara,” terang Dadan. “Hal ini membuka celah bagi oknum untuk menentukan harga secara sepihak dan mendikte proses pembelian.”
“Kini, sebuah SPPG (Surat Perintah Pembayaran Gizi) hanya akan berjalan jika virtual account-nya sudah aktif,” ungkap Dadan. “Dana muka dari KPPN harus sudah dikirimkan sebelum operasional dimulai, sehingga meminimalisir risiko.”
Dengan sistem pembayaran baru ini, seluruh transaksi tercatat melalui virtual account. Pengawasan ketat dilakukan oleh dua penanggung jawab. Setiap pembelanjaan harus berlandaskan referensi harga pasar.
Langkah ini memastikan upaya mark-up atau pemotongan anggaran oleh oknum dapat segera terdeteksi. Pemantauan terpusat memungkinkan BGN mendeteksi kejanggalan dengan cepat. Sistem ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas secara signifikan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa sistem ini menutup celah bagi pihak-pihak yang meminta “jatah”. Hanya insentif yang menjadi komponen biaya tetap dalam program ini. Biaya bahan baku mengikuti harga pasar.
“Dengan mekanisme yang kami kembangkan ini, peluang penyimpangan anggaran menjadi sangat minim,” pungkas Dadan. Program MBG diharapkan berjalan lebih bersih.
