TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) dari Komisi III, Rismanto, menyoroti keras kondisi infrastruktur di Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan, menyebutnya masih jauh dari standar ideal dan menjadi ironi bagi beranda negara.
Rismanto menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tidak boleh hanya menjadi wacana tahunan. Ia menyoroti minimnya penanganan terhadap sejumlah infrastruktur dasar, mulai dari jalan lintas kecamatan, akses menuju desa perbatasan, hingga fasilitas publik di wilayah terpencil.
“Nunukan ini beranda negara. Tapi faktanya, akses jalan ke banyak wilayah strategis masih rusak berat. Ini ironi,” ujar politisi Partai NasDem itu usai rapat Paripurna, Senin (17/11/25).
Menurutnya, kondisi ini bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga secara fundamental menahan laju pertumbuhan ekonomi lokal.
Rismanto menyebut laporan kerusakan sejumlah ruas jalan signifikan, khususnya di beberapa kecamatan seperti Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Krayan Selatan, hingga kawasan pesisir Sebatik, yang notabene merupakan area strategis. Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran seringkali menjadi tantangan, namun ia menuntut adanya komitmen serius.
“Yang kita butuhkan sekarang bukan alasan, tapi roadmap dan komitmen. Infrastruktur ini menentukan masa depan perbatasan termasuk di Nunukan,” ungkapnya.
Selain jalan yang rusak berat, ia juga menyinggung masalah kualitas jembatan penghubung antar-desa yang buruk, minimnya irigasi pertanian, serta lambannya perbaikan fasilitas publik yang berdampak langsung pada produktivitas masyarakat.
Menyikapi masalah ini, Rismanto menekankan perlunya intervensi serius dari Pemerintah Pusat. Ia mendesak adanya kolaborasi dan komitmen, di mana program kementerian terkait harus lebih memprioritaskan wilayah perbatasan.
“Pemerintah pusat harus melek, perlu ada intervensi pusat, karena ini wilayah perbatasan sekaligus zona strategis nasional,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Pusat dapat segera duduk bersama Pemerintah Daerah untuk menyusun prioritas pembangunan yang berbasis kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar daftar proyek tahunan yang tidak menyentuh akar masalah.
“Kalau perbatasan dibiarkan begini terus, bagaimana kita bisa berbicara soal daya saing. Infrastruktur adalah titik awal dari semua kemajuan,” pungkas Rismanto.
Komisi III DPRD Kaltara berkomitmen akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan infrastruktur di Nunukan serta memastikan pengawasan anggaran berjalan lebih ketat. “Yang kami inginkan sederhana, rakyat Nunukan merasakan kehadiran negara,” tutupnya.
