NUNUKAN – Rapat Koordinasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Kegiatan Pengembangan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2025 dilangsungkan di Nunukan. Ini dikarenakan Nunukan yang merupakan daerah perbatasan menjadi konsen Pemerintah Pusat.
Itu diungkapkan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.I.K. Menurutnya, Kabupaten Nunukan ini akan menjadi primadona yang dalam artian akan banyak tim yang akan datang silih berganti.
Alasannya, ada beberapa isu-isu yang terjadi di Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan.
“Isu-isu tersebut antara lain tentang permasalah saudara-saudara kita yang berada di daerah Krayan yang meminta perlunya perhatian pemerintah,” ucap
Irjen Pol. Edfrie R. Maith.
Selain itu, permasalahan dibatas negara terkait pengalihan lahan dari Malaysia ada sekitar 127 hektar yang diberikan oleh Pemerintah Malaysia kepada Pemerintah Indonesia. Kemudian 5 hektar lahan Indonesia diserahkan Pemerintah Malaysia.
“Dimana masyarakat kita masih tinggal di Kawasan tersebut. Kemudian yang ketiga permasalah pengoperasian PLBN kita di Sebatik dimana pada bulan Oktober lalu telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo,” jelasnya.
Irjen Pol. Edfri berharap permasalahan-permasalahan tersebut akan segera terselesaikan dan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian-Kementerian terkait.
