Reporter : Ast | Editor : Dewangga
TANJUNG SELOR – Sejumlah warga meluapkan kekecewaan mereka terhadap perangkat Desa Mangkupadi, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan. Kantor desa tersebut dianggap abai dengan pelayanan publik karena mendadak tutup saat jam kerja. Para warga menemukan hal tersebut ketika datang untuk mengurus masalah sengketa lahan pada Jumat (12/09/2025).
Perwakilan warga menyampaikan kritik keras terkait lambatnya penanganan masalah yang dialami. Mereka merasa pemerintah desa kurang aktif dalam mendampingi masyarakat menghadapi persoalan konflik lahan.
Menurut Joko Supriadi, Ketua Forum Intelektual Kaltara, aparat desa seharusnya hadir. Mereka harus ada di lapangan untuk memberikan pendampingan yang dibutuhkan. Terutama ketika persoalan yang dihadapi masyarakat berpotensi menimbulkan tindakan anarkis.
Warga menyebutkan bahwa absennya pemerintah desa memicu masyarakat bergerak. Tindakan ini bisa menjadi anarkis karena tidak ada arahan maupun mediasi resmi dari perangkat. Joko mengatakan bahwa kehadiran pemerintah desa itu penting. Walaupun hanya untuk menemani dan mendengar langsung keluhan warga.
“Harusnya pemerintah desa hadir,” kata Joko Supriadi, Ketua Forum Intelektual Kaltara. “Kalau masyarakat bergerak tanpa bimbingan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Joko.
“Kehadiran itu penting, walau hanya untuk menemani dan mendengar langsung keluhan warga,” ujar Joko Supriadi lebih lanjut.
Warga lainnya juga menegaskan bahwa “Satu orang pun tetap warga desa yang harus dibela.” “Kalau ada masalah, seharusnya Kepala Desa atau perwakilannya hadir,” lanjutnya.
Warga lainnya juga menambahkan, “Tidak harus menunggu banyak orang. Satu orang saja datang mengadu, itu sudah kewajiban desa untuk mendampingi.”
Warga juga menyinggung jam kerja perangkat desa yang dinilai tidak maksimal. Mereka menyebut kantor desa sudah sepi sejak pukul 9 pagi, padahal seharusnya pelayanan minimal dihari jumat sampai siang hari. Masalah ini dinilai sangat mengecewakan terlebih ketika terpasang pengumuman di pintu kantor desa yang menyebutkan alasan diliburkan karena ada kegiatan “Family Gathering”.
Tujuan hadirnya masyarakat ialah untuk meminta agar Kepala Desa dapat turun langsung untuk meninjau lokasi yang sedang dipersoalkan. Mereka menegaskan persoalan lahan tidak hanya menyangkut kelompok tertentu, melainkan seluruh warga yang memiliki hak. Mereka berharap pemerintah desa segera menunjukkan komitmen dengan hadir di lapangan paling lambat keesokan harinya.
Warga mengingatkan bahwa jika permasalahan ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan timbul konflik lebih besar. Mereka menegaskan tidak ingin masalah ini melebar dan meminta itikad baik dari Kepala Desa maupun perangkatnya. Para warga menyebutkan bahwa jika masyarakat sampai bentrok, jelas desa akan dianggap abai terhadap masalah warganya.
Pihak desa disebut masih mempertimbangkan jadwal untuk meninjau lokasi hingga berita ini diturunkan. Warga menegaskan jika pemerintah desa tetap tidak menunjukkan kehadiran, mereka berencana membawa persoalan ini ke tingkat kecamatan. Masyarakat merasa pemerintah desa tidak peduli dengan masalah yang mereka hadapi.
