Jelang Nataru 2026, DPRD Kaltara Minta Pemprov Perkuat Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Pangan

oleh

TANJUNG SELOR — DPRD Kaltara Minta Pemprov Perkuat Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pangan di seluruh wilayah. Dorongan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie.

Djufrie menyampaikan bahwa potensi kenaikan harga komoditas selalu meningkat menjelang akhir tahun. Karena itu, ia meminta pemerintah memperketat monitoring pasokan dan harga di pasar. Ia juga mendorong agar operasi pasar digelar secara masif, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, gula, minyak goreng, cabai, dan telur.

“Operasi pasar sangat penting sebagai instrumen stabilisasi. Ini harus dilakukan di semua titik, terutama wilayah dengan potensi gejolak harga,” ujarnya.

Selain langkah jangka pendek, DPRD juga menilai pentingnya penguatan produksi pangan lokal sebagai strategi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. “Dukungan kepada petani lokal harus diperbesar. Jika produksi daerah kuat, stabilitas harga juga lebih mudah dijaga,” tambah Djufrie.

Lebih lanjut, DPRD menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya terkait ketersediaan stok, tetapi juga distribusi dan keterjangkauan harga. “Pengawasan distribusi harus diperketat. Jangan sampai terjadi permainan harga oleh oknum yang memanfaatkan momentum akhir tahun,” tegasnya.

Koordinasi lintas instansi juga dinilai wajib ditingkatkan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), OPD terkait, Bulog, hingga aparat keamanan harus berjalan efektif agar persoalan pasokan dan distribusi dapat diatasi dengan cepat.

Tak hanya itu, DPRD mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya transparansi data pangan agar masyarakat mendapatkan informasi harga dan pasokan secara akurat. “Data yang jelas menjadi dasar pemerintah bertindak. Kita tidak boleh bekerja dengan asumsi, apalagi di saat kondisi pasar biasanya dinamis menjelang Nataru,” pungkasnya.

Baca Juga:  Pastikan Investasi Fokus Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja