Reporter : Asta Z | Editor : Dewangga
Tanjung Selor – Kegiatan High Level Meeting Konsolidasi Program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dilaksanakan pada Rabu Siang (5/3/2025) di Ruang Aula Lt. 1 Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. dan Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si serta Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Bidang Perekonomian, Dr. Ferry Irawan, M.Se.
Selain itu, hadir pula Kapolda Kaltara, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, serta Bupati dan Walikota Se-Kalimantan Utara. Para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga turut berpartisipasi dalam acara ini. Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar instansi dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung digitalisasi ekonomi di Kalimantan Utara.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Utara, Hasiando G. Manik, menjelaskan pentingnya kerjasama antar instansi untuk mencapai stabilitas harga. “Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas harga, baik harga bahan pokok maupun harga tukar rupiah. Untuk itu, diperlukan koordinasi antar instansi,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dalam pengendalian inflasi, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
Hasiando juga memaparkan data inflasi yang menunjukkan kenaikan harga beberapa komoditas, seperti daging sapi, daging ayam, cabai, gula pasir, minyak goreng, dan bawang putih. Namun, ada juga komoditas yang mengalami penurunan harga, seperti bawang merah dan beras. “Dalam penilaian terhadap TP2DD, Kabupaten Bulungan mendapatkan nilai kabupaten terbaik ke-3 se-Kalimantan,” tambahnya.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam program TPID dan TP2DD. “Saya yakin sinergi ini akan terus berlanjut dan menjadi lebih baik kedepannya,” ujar Zainal. Ia juga menyebutkan bahwa inflasi di Kaltara mengalami penurunan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Februari.
Zainal menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap stabilitas harga dan ketersediaan stok, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Ia menyatakan bahwa Pemprov Kaltara mendukung penuh program TPID dan TP2DD, karena program tersebut mendukung digitalisasi ekonomi daerah yang menjadi fokus pemerintah. “Kami berharap sinergitas antar instansi tetap berlanjut untuk menjaga inflasi dan mempercepat digitalisasi daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Dr. Ferry Irawan, Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Bidang Perekonomian, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%. Ia menekankan, untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025 harus mencapai 5,3%.
Ferry juga merinci delapan kebijakan dari Presiden yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.
Ferry memaparkan beberapa kebijakan penting yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, di antaranya optimalisasi kenaikan UMP 2025, penyaluran bantuan sosial, dan paket stimulus ekonomi.
Ia juga menyoroti program kerja pengendalian inflasi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. “Sejak pertama kali dibentuk, TP2DD terus mengalami peningkatan,” ujar Ferry.
Dalam kesempatan ini, para peserta juga mendiskusikan permasalahan transportasi yang mempengaruhi inflasi di Kaltara. Akses jalan yang rusak dan terputus akibat bencana alam menjadi tantangan besar dalam distribusi barang. “Kondisi ini menghambat kelancaran distribusi, yang pada akhirnya mempengaruhi kestabilan harga,” kata Hasiando.
Selain itu, permasalahan digitalisasi juga menjadi topik penting dalam pertemuan ini. Banyak daerah di Kaltara yang masih kekurangan akses internet, sehingga sulit untuk menerapkan teknologi digital dalam pemerintahan dan perekonomian. Meskipun demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong percepatan digitalisasi guna mendukung kemajuan ekonomi.
Konsolidasi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antar instansi dan pihak terkait guna mengatasi tantangan ekonomi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat proses digitalisasi di Kalimantan Utara.
