NUNUKAN – Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Nunukan melalui Forum Group Discussion (FGD) Lemhanas Republik Indonesia, di lantai IV Kantor Bupati Nunukan.
Hj. Leppa menyebutkan banyak permasalahan yang pemerintah pusat perlu selesaikan di Kabupaten Nunukan, terutama ketersediaan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
”Saya menyampaikan ini adalah amanah rakyat, jadi diskusi ini tidak hanya membahas tentang penguatan penyiaran informasi, namun kita semua berharap agar aspirasi masyarakat bisa didengar oleh Pemerintah Pusat,” tegas Hj Leppa.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan persoalan dibatasinya belanja kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Tawau, Malaysia.
Minimnya infrastuktur sebagai akses jalan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi serta tersedianya pengelolaan pabrik rumput laut di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu memikirkan penambahan Tower atau BTS jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan.
”Alangkah tidak bijaksananya jika kita selalu membahas teknologi digital tetapi fasilitas dan sarprasnya tidak ada, banyangkan saja pak, 3 kecamatan hanya disediakan 1 BTS telekomunukasi, sungguh sangat terbatas kita di sini,” ungkapnya.
Deputi Kajian Strategis (Jiiansat) Lemhanas RI, Prof. Dr. Reni Mayerni mengatakan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan bagai buah simalakama.
Terhadap aspirasi tersebut, Deputi Lemhanas menjadikan hal ini sebagai bahan kajian strategis sekaligus nantinya menjadi rekomendasi ke Presiden Republik Indonesia.
Kurangnya BTS atau tower telekomunikasi juga menjadi penghambat implementasi program penguatan Informasi masyarakat melalui RRI.
”Ke depan, RRI kita butuh infrastruktur dan masuk ke teknologi digital, ini bukan hal yang mudah bagi Kabupaten Nunukan, bukan berarti tidak bisa, tetapi kita tetap mengupayakan dengan cara RRI perlu memperkuat kerjasama TNI Polri dan instansi vertikal sehingga terjalin kerjasama yang baik untuk menginformasikan kegiatan masing- masing dan disiarkan melalui RRI,” kata Reni Mayerni.
Terkait pabrik rumput laut, Deputi Lemhanas menjelaskan bahwa hal ini sudah masuk dalam kajian strategis Lemhanas, Kabupaten Nunukan adalah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia.
” Lemhamas tentunya bisa mengintervensi melalui rekomendasi berdasarkan kajian strategis ke Presiden RI. Ke depan akan menjadi proyeksi kita agar masuk dalam Program Strategis Nasional khususnya di Kabupaten Nunukan,” kata Deputi Jiansat Lemhanas RI ini. (Adv)
