Reporter : Asta Z | Editor : Dewangga
Tanjung Selor – KPU Kabupaten Bulungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Senin (24/2/2025) di Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi pusat yang dituangkan dalam surat KPU RI Nomor 314/PL.01-SD/01/2/2025 tertanggal 22 Februari 2025. FGD ini bertujuan untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Pilkada 2024.
Ketua KPU Bulungan, Mahdi E Paokuma, menjelaskan bahwa FGD ini membahas evaluasi menyeluruh terhadap Pilkada 2024. “Ada sekitar 60 poin yang dibahas bersama dengan stakehokder terkait,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa setelah laporan selesai di tingkat kabupaten, laporan tersebut akan dilanjutkan ke tingkat provinsi dan pusat untuk pembahasan lebih lanjut.
Mahdi juga menambahkan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari penelitian kualitatif yang dilaksanakan secara serentak di seluruh KPU kabupaten/kota. “Kami ingin mendiskusikan semua tahapan Pilkada secara mendalam dan mencari solusi untuk perbaikan pemilu berikutnya,” katanya. FGD ini focus membahas empat topik utama, yaitu tahapan pemilihan, non-tahapan pemilihan, kelembagaan pelaksanaan Pilkada, dan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil Pilkada.
Peserta FGD menyepakati bahwa permasalahan partisipasi pemilih menjadi isu utama yang harus ditangani. Mahdi menyampaikan bahwa pada Pilkada 2024, tingkat partisipasi pemilih berada di angka 66 persen, sementara pada Pilkada sebelumnya tercatat sekitar 74 persen. Penurunan ini menjadi perhatian serius KPU Bulungan yang berkomitmen untuk mencari penyebabnya.
“Cuaca buruk pada hari pemilihan diduga menjadi salah satu faktor penurunan partisipasi,” kata Mahdi. KPU Bulungan juga sedang melakukan penelitian ilmiah terkait penurunan partisipasi ini. Ia berharap hasil penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan baru untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang.
Secara umum, Mahdi menilai pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik. “Pelaksanaan ini dinilai sempurna karena tidak ada sengketa proses maupun sengketa hasil,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pelanggaran dalam proses pemilihan sangat minim, bahkan hampir tidak ada pelanggaran yang terjadi.
Dalam evaluasi ini, KPU Bulungan mengidentifikasi pentingnya penguatan kelembagaan untuk memastikan keberhasilan pemilu berikutnya. Mahdi menyebutkan bahwa kelembagaan yang kuat akan membantu dalam mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemilu. “Kami terus berusaha untuk memperbaiki setiap aspek yang bisa ditingkatkan,” katanya.
Mahdi juga menjelaskan bahwa FGD ini dilaksanakan serentak di seluruh daerah sesuai dengan instruksi KPU RI. Setiap daerah wajib mengadakan FGD meskipun tanggal pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Dengan begitu, evaluasi ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik.
Ke depannya, hasil dari FGD ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan KPU pada pemilu yang akan datang. KPU Bulungan berharap bahwa setiap proses evaluasi yang dilakukan akan membawa dampak positif dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan lebih transparan.
Melalui kegiatan FGD ini, KPU Bulungan menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Evaluasi ini menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem pemilihan agar lebih efisien dan partisipatif di masa depan.
