NUNUKAN — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) asal Kabupaten Nunukan, Arming, S.H., menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus anak-anak di daerahnya yang mengalami putus sekolah bahkan tidak sekolah sama sekali. Kondisi ini disebut Arming banyak dipicu oleh faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran orang tua.
Hal ini terungkap saat Arming menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman di Jalan Pongtiku, Kelurahan Nunukan Tengah, bersama kerukunan Ile Mandiri.
“Saya meminta kepada orang tua agar memberikan perhatian serius, agar anak-anak mereka bersekolah dan belajar sungguh-sungguh hingga meraih gelar sarjana,” ujar Arming, pada Senin (24/11/2025).
Menanggapi temuan maraknya siswa yang tidak sekolah, Arming langsung bergerak cepat. Di hadapan warga kerukunan Ile Mandiri, ia secara langsung menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Nunukan, Akhmad, melalui WhatsApp Video Call untuk mencarikan solusi agar anak-anak yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya.
Kepala Dinas Pendidikan Nunukan, Akhmad, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kepedulian anggota DPRD Kaltara tersebut.
“Kami dari Dinas Pendidikan Nunukan siap memfasilitasi anak-anak tersebut agar mereka bisa sekolah, melalui program pendidikan Paket A, B dan C,” ujar Akhmad.
Akhmad juga berkomitmen untuk membantu mengurus administrasi bagi anak-anak putus sekolah yang merupakan penduduk luar daerah, termasuk memfasilitasi perpindahan domisili, agar mereka dapat didaftarkan mengikuti pendidikan formal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Nunukan.
Lebih lanjut, Arming menghubungkan pentingnya pendidikan dengan peluang kerja besar di masa depan, yaitu hadirnya Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). KIPI, yang berlokasi di Kabupaten Bulungan, merupakan kawasan industri hijau terbesar di dunia.
Proyek triliunan rupiah yang berfokus pada produksi produk hijau ini sangat membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah masif.
“Ditargetkan KIPI membutuhkan mencapai lebih dari 800 ribu tenaga kerja, sehingga kami mendorong agar anak-anak jangan ada yang putus sekolah. Ke depannya mereka akan menjadi prioritas utama untuk bekerja di kawasan KIPI,” ucap Arming.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Kaltara telah mendorong agar KIPI dapat menyerap 70 persen tenaga kerja lokal, dan sisanya 30 persen dari luar Kaltara. Pendidikan tinggi dan keterampilan yang memadai dari anak-anak lokal akan menjadi kunci untuk mengisi kuota prioritas tersebut.
