TANJUNG SELOR – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Ladullah, meminta Pemerintah Provinsi untuk mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026.
Meskipun PAD diproyeksikan mencapai Rp995,6 miliar — sebuah peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya — Ladullah menilai angka tersebut belum mencerminkan potensi riil Kaltara yang sesungguhnya.
Menurutnya, sumber-sumber utama PAD, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya, masih memiliki ruang besar untuk digenjot.
“Angka yang diproyeksikan pemerintah daerah masih jauh dari potensi sebenarnya. Optimalisasi perlu dilakukan secara terukur dan tepat sasaran,” ujar Ladullah.
Fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah untuk fokus pada dua aspek utama:
- Intensifikasi Pendapatan: Diperkuat melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perbaikan menyeluruh pada sistem pendataan.
- Ekstensifikasi Pendapatan: Penting dilakukan dengan memanfaatkan aset-aset daerah yang selama ini belum optimal dikelola.
Politisi PKS asal Nunukan ini juga menekankan pentingnya digitalisasi perpajakan yang terintegrasi. Langkah ini diyakini mampu meminimalkan potensi kebocoran, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki akurasi perhitungan potensi pajak daerah.
Kendati mendesak peningkatan PAD, Ladullah mengingatkan bahwa upaya fiskal ini tidak boleh mengabaikan asas keadilan sosial. Ia menegaskan, kebijakan harus menjamin agar masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta warga pesisir tidak menjadi pihak yang terbebani.
“Optimalisasi PAD harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan,” tegasnya, memastikan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
