TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong percepatan transisi energi bersih melalui program dedieselisasi. Program ini dilakukan dengan mengganti pembangkit listrik berbahan bakar diesel secara bertahap menggunakan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti tenaga surya dan tenaga air.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., melalui Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Abdul Muis, mengatakan program dedieselisasi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
“Saat ini pemerintah memiliki program dedieselisasi, yaitu secara bertahap menghentikan penggunaan pembangkit diesel berbahan bakar fosil dan menggantinya dengan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan,” kata Abdul Muis.
Ia menjelaskan, proses penggantian pembangkit tidak dapat dilakukan sekaligus. Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur, teknologi, serta anggaran yang memadai agar transisi energi dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Nanti secara bertahap akan didatangkan pembangkit-pembangkit baru sesuai potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Tidak bisa sekaligus karena memerlukan investasi yang besar,” ujarnya.
Menurut Abdul Muis, Kaltara memiliki potensi energi terbarukan yang besar, mulai dari tenaga surya hingga tenaga air. Potensi tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung penyediaan listrik jangka panjang, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan desa terpencil.
“Potensi EBT kita sangat besar. Persoalannya bukan pada sumber energinya, tetapi bagaimana menyiapkan pembiayaan dan pembangunan infrastrukturnya,” jelasnya.
Untuk mendukung program tersebut, Dinas ESDM Kaltara telah memetakan desa-desa isolated atau wilayah yang belum terjangkau sistem kelistrikan secara optimal. Pemetaan ini menjadi dasar pengajuan usulan kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan dukungan pembangunan pembangkit energi terbarukan.
“Kami sudah melakukan pemetaan desa-desa yang masih bergantung pada pembangkit diesel maupun yang belum menikmati layanan listrik secara maksimal. Data ini menjadi dasar usulan kepada pemerintah pusat,” katanya.
Abdul Muis menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah program pengembangan pembangkit EBT di berbagai daerah, termasuk Kaltara. Program tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar minyak untuk mengoperasikan pembangkit diesel.
Pemprov Kaltara optimistis pengembangan energi terbarukan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik sekaligus menciptakan sistem kelistrikan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Selain mendukung target nasional pengurangan emisi karbon, transisi energi ini diharapkan mampu menghadirkan pasokan listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan kawasan terpencil Bumi Benuanta.
