TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) melayangkan catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026. Fraksi Golkar menyoroti keras struktur pendapatan yang masih sangat bergantung pada pusat dan minimnya alokasi untuk belanja modal.
Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Adinata Kusuma, dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Selasa (18/11/2025).
Adinata Kusuma menilai Pemprov Kaltara masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
Dari total pendapatan daerah yang diusulkan sebesar Rp2,244 triliun, transfer dari pusat mendominasi hingga 55,62%. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 44,37%.
Golkar mendesak Pemprov Kaltara untuk segera merumuskan strategi agresif guna meningkatkan PAD.
Sorotan tajam diarahkan pada komposisi belanja daerah senilai Rp2,274 triliun. Data menunjukkan bahwa Belanja Operasi mendominasi hingga 76,02%, sementara porsi untuk Belanja Modal hanya mencapai 3,26%, atau sekitar Rp74,06 miliar.
“Belanja modal harus ditambah agar pembangunan tidak tertunda hanya karena keterbatasan alokasi,” tegas Adinata.
Fraksi Golkar secara resmi meminta Pemprov Kaltara untuk melakukan realokasi anggaran sebesar Rp80–90 miliar dari pos belanja operasi untuk memperkuat belanja modal.
Selain itu, Golkar merekomendasikan Pemprov menaikkan target PAD minimal 10–15% dalam dua tahun ke depan. Peningkatan ini harus didukung dengan:
- Digitalisasi penuh layanan perpajakan dan retribusi.
- Penertiban wajib pajak.
- Optimalisasi aset dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pada sektor pelayanan publik, fraksi Golkar mendesak percepatan perbaikan Rumah Sakit Provinsi Kaltara Jusuf SK pasca-gempa. Fraksi ini juga menuntut pemerintah kembali menganggarkan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk wilayah perbatasan serta pemerataan akses pendidikan di sana.
