Reporter : Asta Z | Editor : Dewangga
TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat digitalisasi keuangan daerah melalui agenda High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang berlangsung pada Selasa, (6/5/2025).
Acara yang digelar di Kantor Wilayah BPD Kaltimtara ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan dan perbankan untuk membahas langkah strategis penguatan layanan digital.
Bupati Bulungan, Syarwani, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat adopsi teknologi digital di lingkungan pemerintah daerah. Syarwani menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari transformasi layanan digital berbasis kebutuhan masyarakat lokal.
Menurutnya, semua bentuk layanan publik, baik perizinan maupun non-perizinan, harus dapat diakses secara digital tanpa hambatan. Langkah ini dianggap sebagai kunci dalam menciptakan efisiensi serta memperkuat integrasi pusat dan daerah dalam urusan fiskal.
Ia juga menegaskan, proses transformasi digital harus melibatkan berbagai mitra teknis yang memahami infrastruktur dan sistem keuangan daerah. Salah satunya adalah dukungan dari Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara yang hadir memberikan komitmen penuh terhadap program ini. Kolaborasi tersebut menjadi bentuk nyata sinergi pusat dan daerah dalam memperluas pemanfaatan teknologi finansial di daerah.
“Digitalisasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah modern yang menuntut efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik berkualitas,” ucap Syarwani.
Ia menyebutkan bahwa saat ini Pemkab Bulungan telah mengembangkan konsep MPP digital untuk mendekatkan layanan ke masyarakat. “Melalui inovasi ini, layanan tidak harus bertemu fisik, tapi bisa diakses kapan saja secara daring oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Kepala KPwBI Kalimantan Utara, Seno Indarto, menegaskan kesiapan pihaknya mendampingi Pemda dalam proses digitalisasi. Menurutnya, Bank Indonesia memiliki peran sebagai katalisator agar sistem keuangan daerah mampu beradaptasi dengan teknologi baru.
“Kami ingin hadir bukan hanya mendukung, tapi menjadi mitra aktif dalam memperluas ekosistem digital di daerah,” jelas Seno.
Seno juga menyoroti pentingnya integrasi sistem agar aplikasi transaksi di daerah tidak terfragmentasi antarbank dan institusi pendukung. Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar digitalisasi benar-benar mempercepat pelayanan dan memberi manfaat luas.
“Kami sudah menyiapkan rencana pengembangan jaringan digital hingga tingkat desa dengan kolaborasi perbankan dan sektor lainnya,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Syarwani menggarisbawahi empat poin penting sebagai arah kebijakan percepatan digitalisasi di Bulungan. Poin-poin itu meliputi peningkatan transaksi non-tunai, integrasi sistem keuangan, adopsi QRIS, dan penguatan literasi digital.
Ia menekankan bahwa semua OPD harus aktif terlibat dan bergerak bersama agar perubahan dapat terjadi lebih cepat dan merata. Pemkab juga akan mendorong penggunaan QRIS secara masif di pasar tradisional, UMKM dan tempat retribusi demi memperluas inklusi keuangan.
Langkah ini diyakini mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih terbuka terhadap inovasi teknologi berbasis digital. Upaya ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mempermudah transaksi dan pelaporan keuangan daerah.
HLM TP2DD tahun ini mengangkat tema “Transformasi Keuangan Daerah di Era Digital: Dari Komitmen Menuju Aksi Nyata”
Tema tersebut mencerminkan tekad pemerintah daerah untuk tidak hanya menyusun wacana, tapi melaksanakan tindakan nyata.
Bupati mengajak semua pihak memperkuat komitmen agar digitalisasi keuangan benar-benar menjadi solusi atas tantangan birokrasi konvensional.
