TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan masyarakat yang sejahtera. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah kegiatan yang melibatkan kelompok ibu-ibu di Tarakan.
Menurut Supa’ad, suara dan aspirasi perempuan, khususnya kaum ibu, harus mendapatkan ruang yang lebih besar dalam proses pembangunan daerah. Mereka dinilai memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas keluarga serta kehidupan sosial di lingkungan masing-masing.
“Curahan hati dari para ibu-ibu juga harus didengar, karena ibu-ibu itu pondasi di dalam keluarga,” ujar Supa’ad.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara itu menambahkan, gaya komunikasi kaum ibu yang mengutamakan ketulusan dan empati merupakan kekuatan yang patut diapresiasi. Nilai-nilai tersebut, lanjutnya, dapat menjadi masukan berharga dalam penyusunan kebijakan publik.
“Saya berharap ibu-ibu bisa bersuara, agar bisa menjadi masukan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Politisi Partai NasDem tersebut menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah masyarakat secara maksimal. Salah satunya dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama perempuan, untuk menyampaikan gagasan maupun keluhan terkait kebutuhan hidup sehari-hari.
“Setiap masukan bisa menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” tegasnya.
Supa’ad juga menilai kegiatan-kegiatan yang melibatkan kaum ibu memiliki nilai strategis karena kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi sangat beragam, mulai dari rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan, hingga perencanaan keluarga.
Ia turut menegaskan kesiapan DPRD Kaltara untuk berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) guna menindaklanjuti setiap masukan dari masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kaltara dengan melibatkan kolaborasi aktif dari berbagai pemangku kebijakan,” pungkasnya.
