TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan fiskal yang berat pada tahun anggaran 2026 menyusul adanya pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) secara signifikan. Kondisi ini memaksa eksekutif dan legislatif bekerja ekstra keras dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltara, Arming, menyebut kondisi ini sebagai problematika besar yang menuntut kolaborasi serius antara legislatif dan eksekutif.
“TKD kita terpotong sangat besar. Ini problematika kita hari ini. Makanya ketika RKPD masuk, kita harus memilah dengan ketat mana yang benar-benar prioritas,” ujar Arming, Rabu (3/12/2025).
Arming mengungkapkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini berada dalam kondisi anggaran yang terbatas. Salah satu yang disorot adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR), yang hanya memperoleh sekitar Rp96 miliar pada tahun 2025.
“Sejauh ini PUPR itu sudah tidak maksimal di tahun 2025. Mereka hanya mendapatkan kurang lebih Rp96 miliar. Ini tentu menjadi atensi kami. Karena itu, kami berulang kali menggelar RDP dengan OPD agar mereka bisa lebih inovatif,” jelasnya.
Menurunnya pendapatan daerah berdampak pada bagi hasil dari pusat dan mempersempit ruang fiskal provinsi. Oleh karena itu, Arming mendesak Pemprov Kaltara untuk segera fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kaltara.
- Mengembangkan dan mengoptimalkan aset-aset daerah.
“Kita punya potensi sumber daya alam, ada aset-aset daerah juga. Ini harus dimanfaatkan. Pemerintah provinsi harus mulai fokus pada pengembangan potensi tersebut agar bisa meningkatkan pendapatan. Itu penting untuk dicatat,” tegas Arming.
Di tengah kondisi fiskal yang menurun, pemerintah provinsi harus sangat selektif dalam menentukan prioritas. Arming menegaskan bahwa sektor pendidikan dan infrastruktur tetap menjadi fokus utama.
“Kita juga dorong bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan tetap menjadi perhatian selain pembangunan fisik. Karena itu kita harus membagi-bagi anggaran dengan sangat selektif,” katanya.
Meski anggaran terbatas, wilayah perbatasan, termasuk Kabupaten Nunukan, tetap menjadi perhatian utama. Arming menyinggung bahwa wilayah perbatasan adalah gerbang sekaligus wajah Indonesia yang seharusnya mendapat perhatian penuh, tidak hanya dari Pemprov Kaltara tetapi juga Pemerintah Pusat.
“Sejauh ini pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, tetap fokus pada perbatasan. Bahkan beberapa bulan lalu Pak Gubernur bersama lima kepala daerah sudah bertemu dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” pungkasnya.
