Reporter : Asta Z | Editor : Dewangga
Tanjung Selor – Aliansi Indonesia Gelap gelar Aksi Unjuk Rasa (AUR) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Kaltara Jumat siang (21/2). Aliansi Indonesia Gelap ini merupakan gabungan mahasiswa dari BEM Unikal, HMI Bulungan, dan LMND Bulungan.
Muhammad Iqbal, Ketua BEM Unikal, bertindak sebagai koordinator lapangan dalam aksi tersebut yang berlangsung dari pukul 10.30 hingga 12.22 Wita tersebut.
Massa aksi menyuarakan beberapa tuntutan utama kepada pemerintah. Mereka menuntut penolakan terhadap pemangkasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Massa juga mendesak peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik di wilayah tersebut. Selain itu, mereka menuntut pencabutan izin Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Bulungan.
Dalam aksi tersebut, peserta membawa alat peraga yang berisi pesan protes, seperti banner bertuliskan “DPR Wara Wiri, Rakyat Merintih #KaburAjaDulu” dan “Indonesia Darurat Pendidikan #Efisienshit.” Massa juga mengibarkan banner dengan tulisan “Tolak Pekerja Asing #DaruratChina.”
Aksi unjuk rasa semakin intens dengan adanya pembakaran ban di depan Gedung DPRD dan penyampaian orasi oleh massa aksi.
Dalam orasinya, Iqbal menyatakan, “Kami ingin memperjuangkan hak kami yang tertindas, terutama dalam sektor pendidikan.” Ia juga menegaskan, “Kami menuntut Pemprov Kaltara untuk menolak pemangkasan anggaran dan mengutamakan transparansi dalam anggaran pendidikan.” Ia berharap aspirasi mereka dapat didengarkan dan dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang.
Zulfikar, Ketua HMI Bulungan, juga mengkritik keras Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bulungan. “PSN seharusnya membantu kesejahteraan masyarakat, tetapi malah menyengsarakan kami,” ujar Zulfikar. Ia juga mengungkapkan bahwa proyek tersebut banyak melibatkan tenaga kerja asing, yang dianggap merugikan pekerja lokal.
Menanggapi tuntutan tersebut, Aluh Berlian, anggota Komisi 3 DPRD Prov. Kaltara, menyampaikan bahwa pimpinan DPRD sedang tidak berada di tempat. “Kami sudah menerima tuntutan kalian dan akan kami sampaikan kepada pimpinan,” ujar Aluh. Ia juga menjelaskan bahwa untuk masalah KIPI, dibutuhkan diskusi lebih lanjut untuk mencari solusi terbaik.
Aluh Berlian menyampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi dari peserta aksi akan mengadakan hearing pada Selasa (25/2). Hearing tersebut akan membahas masalah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Bulungan serta penyampaian kembali aspirasi dari peserta aksi sekalian.
Aluh menambahkan, “Dana pendidikan akan kami maksimalkan untuk sektor pendidikan di provinsi ini.” Ia berharap pihaknya bisa segera mencarikan solusi terkait permasalahan KIPI. “Semua masalah di sini melalui proses, dan kami akan berusaha mencari jalan terbaik untuk semua pihak,” tambah Aluh.
Namun, setelah para anggota DPRD masuk kembali ke dalam kantor tanpa menandatangani tuntutan Aksi menjadikan kondisinya semakin memanas. Hingga akhirnya terjadi aksi melemparkan telur ke gedung tersebut sebagai bentuk kekecewaan.
Iqbal, selaku korlap, dalam wawancara mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap anggota DPRD Prov. Kaltara yang enggan menandatangani surat pernyataan untuk memenuhi tuntutan massa.
“Kami kecewa terhadap mereka, kami anggap anggota DPRD Kaltara kabur dan tidak peduli pada tuntutan kami.” tegas Iqbal. Meskipun demikian, pihaknya akan tetap menghadiri undangan hearing dari DPRD dan akan mendatangkan warga Kampung Baru sebagai bukti dari tuntutan mereka.
