NUNUKAN– Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan tancap gas memperkuat komitmen pembangunan kawasan beranda NKRI. Fokus utama lembaga ini kini menyasar pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program hunian layak dan penguatan ekonomi berbasis data fiskal.
Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan usulan besar kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI. BPPD menyodorkan perbaikan 2.517 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pembangunan 1.549 unit rumah khusus (relokasi) yang tersebar di 16 kecamatan perbatasan.
“Kami menjadikan program RTLH sebagai prioritas utama. Hunian yang layak adalah fondasi dasar untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat di perbatasan,” tegas Robby.
BPPD tidak bekerja sendirian. Robby memastikan pihaknya aktif menjalin koordinasi lintas sektor bersama berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sinergi ini bertujuan memastikan seluruh program pembangunan berjalan terintegrasi dan tepat sasaran tanpa tumpang tindih.
Dalam rapat koordinasi terbaru, BPPD memaparkan rencana aksi tahun 2026 yang mencakup percepatan pembangunan dan kemandirian ekonomi. Uniknya, BPPD menyusun strategi ini berdasarkan analisis tren fiskal daerah terhadap perilaku ekonomi warga perbatasan.
“Analisis fiskal ini membantu kami memetakan pola belanja dan distribusi ekonomi masyarakat. Dari data tersebut, kami menyusun intervensi yang responsif terhadap dinamika ekonomi lokal, bukan sekadar kebijakan dari atas ke bawah (top-down),” jelas Robby.
Langkah ini bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi dengan negara tetangga sekaligus membentengi kepentingan pedagang lokal.
Program ambisius ini sejalan dengan visi Bupati Nunukan, Irwan Sabri, yang menekankan optimalisasi dana pusat. BPPD terus melobi BNPP dan kementerian terkait agar proyek-proyek strategis di perbatasan mendapatkan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga tidak membebani APBD Nunukan.
Robby menekankan bahwa pembangunan masa depan di wilayah pesisir maupun pedalaman harus bersifat integratif.
“Pembangunan ke depan tidak boleh parsial. Infrastruktur dasar adalah kunci untuk membuka isolasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan,” pungkas Robby optimis.
