NUNUKAN – DPRD Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membahas mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Nunukan.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mulyono, mengatakan hasil rapat menunjukkan proses pelantikan dan mutasi pejabat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Andi menjelaskan, DPRD mendengarkan langsung penjelasan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait tahapan mutasi tersebut. Menurutnya, seluruh proses telah mengikuti ketentuan perundang-undangan.
“Dari hasil rapat kerja bersama BKPSDM yang dihadiri beberapa anggota DPRD, proses dan tahapan mutasi sudah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, Ketua DPRD Nunukan meminta kami memastikan proses mutasi ini benar-benar mendapat persetujuan dari BKN,” kata Andi, Selasa (28/04/2026).
DPRD Nunukan juga berencana berkoordinasi langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan keabsahan mutasi pejabat tersebut. Langkah itu dilakukan guna menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, menegaskan Pemkab Nunukan menjalankan mutasi sesuai regulasi pemerintah.
Muhammad Amin mengatakan pemerintah daerah mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan pemerintah dalam menjalankan proses mutasi pejabat.
“Pemda Nunukan melakukan mutasi beberapa waktu lalu sesuai mekanisme regulasi yang ada. Semua tahapan telah kami jalankan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah,” ujar Muhammad Amin.
Ia juga menilai DPRD Nunukan memahami adanya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sejumlah pejabat yang mengalami mutasi.
Menurutnya, pelantikan pejabat pada 7 April 2026 bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih optimal.
“Perbedaan persepsi itu hal yang wajar. Pemerintah melakukan langkah ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih optimal ke depan,” tutupnya.
