MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau tengah menyiapkan Portal Saget sebagai wadah satu data daerah yang akan menjadi pusat informasi resmi mengenai pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Malinau.
Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, mengatakan pengembangan Portal Saget merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah untuk mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.
“Ini salah satu program prioritas yang pemerintah miliki. Seluruh kegiatan nantinya harus disajikan melalui satu portal, satu sumber data informasi yang dikelola bersama-sama oleh OPD dengan penanggung jawab utamanya dari Dinas Kominfo,” ujarnya, Selasa (16/6/2026).
Menurut Wempi, portal tersebut akan menjadi pusat informasi yang menyajikan data terkait program pemerintah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga realisasi. Melalui sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat mengakses perkembangan pembangunan daerah secara lebih mudah dan transparan.
Portal Saget juga akan memuat berbagai informasi lintas sektor, seperti pembangunan daerah, pelayanan publik, kebudayaan, olahraga, investasi, serta potensi strategis lainnya yang dimiliki Kabupaten Malinau.
Ia menjelaskan, kehadiran portal tersebut diharapkan memudahkan masyarakat, pelaku usaha, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memperoleh data yang valid dan berasal dari sumber resmi pemerintah.
Selain menjadi pusat informasi daerah, Portal Saget juga diharapkan mampu menekan penyebaran informasi yang tidak valid. Setiap data yang ditampilkan akan melalui proses verifikasi serta memiliki sumber dan penanggung jawab yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
“Hari ini banyak informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sumbernya tidak jelas dan tidak terverifikasi. Kita ingin publik mendapatkan informasi yang seimbang serta mengetahui bahwa sumber data yang digunakan benar-benar kredibel,” katanya.
Melalui Portal Saget, Pemkab Malinau menargetkan terwujudnya transparansi yang lebih baik dalam pelayanan publik serta pelaksanaan kebijakan daerah, sekaligus menghadirkan satu sumber data yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat.(*)
