NUNUKAN – Penyelesaian persoalan batas negara, pembukaan akses resmi antarnegara, hingga pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, membawa enam usulan strategis kepada Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus memperkuat keamanan kawasan perbatasan.
Irwan menyampaikan usulan tersebut saat kunjungan kerja Menhan di Satuan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 881/Baratama Dharma, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Jumat (2/10/2026).
Ia menilai dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat perbatasan dapat ditangani secara terpadu, terutama yang berkaitan dengan pertahanan, infrastruktur, dan pengelolaan wilayah negara.
Salah satu usulan yang disampaikan menyangkut pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan eks Outstanding Boundary Problem (OBP) B2700–B3100, tepatnya di kawasan Sungai Sinapad–Sungai Sesai, Kecamatan Lumbis Hulu. Pembangunan tersebut diharapkan dapat menunjang pengamanan wilayah sekaligus mendukung aktivitas masyarakat setempat.
Selain itu, Irwan meminta penyelesaian sejumlah persoalan OBP, mulai dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah eks OBP Sinapad hingga ganti untung bagi warga terdampak perubahan garis batas negara di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, seluas 4,7 hektare sesuai kesepakatan Indonesia dan Malaysia.
Ia juga mengusulkan penyelesaian pemanfaatan lahan seluas 127 hektare di Sebatik Barat yang merupakan bekas wilayah Malaysia.
Pada sektor pelayanan perbatasan, Bupati mendorong percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik dan pembukaan jalur keluar-masuk resmi (exit-entry point) Sebatik–Tawau, Malaysia. Menurutnya, keberadaan akses resmi tersebut dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung kegiatan ekonomi, dan memperkuat pengawasan perlintasan antarnegara.
Persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) juga masuk dalam agenda usulan. Irwan meminta penguatan pengawasan jalur tidak resmi, pencegahan keberangkatan ilegal, penanganan deportasi dan pelanggaran izin tinggal (overstay), serta pemberantasan praktik percaloan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Untuk meningkatkan konektivitas wilayah, Irwan meminta dukungan pembangunan jalan yang menghubungkan Long Semamu, Kabupaten Malinau, menuju Long Midang, Kecamatan Krayan. Akses tersebut diharapkan memperlancar distribusi barang, meningkatkan jangkauan pelayanan publik, serta membuka peluang pemasaran komoditas unggulan daerah, seperti beras Adan dan garam gunung.
Dukungan pembangunan infrastruktur PLBN Long Midang dan sarana penerbangan di Krayan juga menjadi bagian dari usulan tersebut.
Usulan keenam berkaitan dengan rencana penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat di Kabupaten Nunukan yang diperkirakan mencapai 277.859 hektare. Irwan menekankan perlunya memperhatikan legalitas lahan, tata ruang, perizinan, status kawasan hutan, serta hak penguasaan lahan masyarakat dan perusahaan.
Melalui enam usulan tersebut, Irwan berharap Kementerian Pertahanan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menangani persoalan strategis di wilayah perbatasan.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya memperkuat pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
