NUNUKAN – Keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan menjalin kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), unit di bawah Kementerian Keuangan, guna membuka peluang pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PIP dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Kepala Seksi Bank KPPN Nunukan, Dzikri Wahdanifa Sunandar, menjelaskan PIP memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat melalui dukungan pembiayaan yang disalurkan dengan menggandeng lembaga penyalur nonbank.
“Bagaimana agar masyarakat ini bisa diberdayakan, masyarakat yang tidak terjangkau dengan pembiayaan di bank konvensional bisa dibantu melalui APBN, di mana Pusat Investasi Pemerintah bekerja sama dengan lembaga penyalur bukan bank,” jelasnya usai pembukaan Pelatihan Branding dan Packaging bagi Kelompok UP2K PKK dan Kelompok UMKM di Pulau Nunukan, Rabu (23/9/2026).
Menurut Dzikri, skema tersebut bertujuan membantu UMKM dan pelaku usaha di daerah agar dapat mengembangkan kegiatan ekonominya. Program serupa telah berjalan di sejumlah daerah, sedangkan di Kabupaten Nunukan kerja sama baru memasuki tahap awal.
“Untuk di Kabupaten Nunukan kebetulan baru dilakukan MoU dengan Bupati Nunukan. Ke depannya setelah prosedur dan administrasinya selesai, tentunya masyarakat akan bisa mengakses program yang dijalankan oleh Pusat Investasi Pemerintah,” ujarnya.
Dzikri mengatakan, pihaknya bersama perangkat daerah terkait akan melakukan sosialisasi setelah seluruh prosedur dan administrasi selesai. Melalui sosialisasi tersebut, pelaku UMKM dapat memahami mekanisme program serta persyaratan untuk mengakses pembiayaan.
“Ke depannya kami akan dengan dinas setempat tentunya melakukan sosialisasi, karena ini program baru di Nunukan,” katanya.
Mengenai besaran pembiayaan, Dzikri menyebut pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. Besaran dana yang dapat diakses masyarakat akan mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku, termasuk untuk pelaku usaha pemula.
“Nanti kita menunggu petunjuk teknis lebih lanjut, karena kita berdasarkan aturan. Nanti kita lihat spesifikasinya seperti apa, termasuk untuk pelaku usaha pemula,” jelasnya.
Selain dukungan modal, pengembangan UMKM juga membutuhkan peningkatan keterampilan dalam membangun identitas produk, memperbaiki kemasan, dan memperluas pemasaran.
Karena itu, Pelatihan Branding dan Packaging bagi Kelompok UP2K PKK dan Kelompok UMKM di Pulau Nunukan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan kemampuan pelaku usaha dalam menghadapi persaingan pasar.
Melalui sinergi pemerintah daerah, PIP, dan lembaga penyalur, pelaku UMKM di Nunukan diharapkan tidak hanya memperoleh peluang akses permodalan, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
