TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 melalui pembahasan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menekankan pentingnya program yang terukur, realistis, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Rapat pembahasan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Rabu (10/6), yang menjadi forum strategis dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Zainal menegaskan bahwa RKPD merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program pembangunan benar-benar menjawab tantangan daerah serta didukung perencanaan anggaran yang realistis dan terarah.
“Pembahasan ini adalah momentum strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh pendanaan yang realistis,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan bahwa program yang disusun dalam RKPD maupun Rencana Kerja (Renja) 2027 sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara 2025–2029.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, agar seluruh usulan program dapat terakomodasi secara optimal.
Dalam forum tersebut, ia juga mendorong agar pembahasan RKPD menjadi ruang untuk merumuskan strategi menghadapi tantangan pembangunan daerah di tahun 2027, termasuk keterbatasan fiskal dan kebutuhan peningkatan efektivitas program.
Zainal menjelaskan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 secara nasional adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi dan Industri”, yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, Pemprov Kaltara menetapkan tema pembangunan daerah 2027 yaitu “Pembangunan Wilayah yang Merata, Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kalimantan Utara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur.”
Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan sinergi, kolaborasi, dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan agar program yang dirancang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Mari kita bersama-sama mendukung dan mengawal pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 dan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah,” pungkasnya.
