TANJUNG SELOR — Pemerataan akses listrik di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Sejumlah desa yang berada jauh dari jaringan listrik PLN hingga kini belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, SE., M.Si., mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama dalam memperluas jaringan listrik ke desa-desa perbatasan.
Menurutnya, medan yang berat serta tingginya biaya pembangunan jaringan membuat tidak semua wilayah perdesaan dapat dijangkau jaringan PLN.
“Bagaimana caranya kita menuntaskan persoalan listrik di desa-desa perbatasan. Tidak semua lokasi memungkinkan jaringan PLN masuk,” ujar Ferdy.
Ia menjelaskan, perluasan jaringan listrik ke desa-desa yang lokasinya jauh dari jaringan eksisting membutuhkan investasi sangat besar. Dari sisi bisnis, kondisi tersebut juga dinilai kurang menarik bagi investor maupun PLN.
Karena itu, Dinas ESDM Kaltara berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan bagi desa-desa yang sulit dijangkau jaringan PLN.
Salah satu solusi yang didorong adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di wilayah yang terisolasi atau isolated.
“Untuk desa yang tidak memungkinkan dilakukan perluasan jaringan, solusinya adalah membangun jaringan listrik dan PLTS terpusat di daerah yang terisolasi,” jelasnya.
Ferdy mengatakan, pembangunan PLTS terpusat tersebut akan menggunakan anggaran dari APBN pemerintah pusat. Setelah pembangunan selesai, pengelolaannya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara atau PT PLN.
Saat ini, sebanyak 13 desa telah disurvei oleh Balai Besar Survei dan Pengkajian Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (BBSP EBTKE). Survei tersebut akan terus dilanjutkan secara bertahap hingga 2029.
Menurut Ferdy, Kaltara memiliki potensi energi terbarukan yang besar. Pemanfaatannya tinggal disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi geografis masing-masing wilayah.
“Ada yang cocok menggunakan PLTS, ada yang menggunakan mikrohidro karena memiliki sungai kecil, bahkan ada lokasi yang berpotensi dikembangkan pembangkit listrik tenaga angin,” katanya.
Dinas ESDM Kaltara berharap pemerintah pusat bersama PT PLN dapat memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan solusi kelistrikan berbasis energi terbarukan.
Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan.
Dengan pemanfaatan energi terbarukan, desa-desa yang sulit dijangkau jaringan PLN diharapkan tetap dapat memperoleh akses listrik tanpa sepenuhnya bergantung pada perluasan jaringan maupun bahan bakar fosil sebagai sumber energi pembangkit.
