TANJUNG SELOR – Suasana di halaman Pengadilan Negeri Tanjung Selor kelas 1A memanas setelah majelis hakim memutuskan hasil perkara dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) putusan sengketa lahan pada Jumat, (13/11/2026). Puluhan warga Desa Mangkupadi bersama koalisi aktivis langsung meluapkan kekecewaan mendalam usai mengetahui gugatan perdata mereka dinyatakan tidak dapat diterima.
Ketegangan bermula ketika massa yang tergabung dalam Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Berjuang menerima salinan amar putusan pengadilan negeri. Majelis hakim memutuskan gugatan perbuatan melawan hukum warga tidak dapat diterima karena dinilai belum memenuhi persyaratan formalitas gugatan.
Luapan amarah massa aksi seketika tidak terbendung saat mengetahui perkara sengketa lahan proyek industri hijau tersebut kandas di pengadilan. Sejumlah peserta aksi langsung berteriak memprotes keras keputusan majelis hakim yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat pesisir Kabupaten Bulungan.
Situasi di lingkungan kantor pengadilan semakin tidak terkendali ketika beberapa warga berusaha menerobos barikade pengamanan menuju ruang persidangan. Aksi saling dorong antara massa pengunjuk rasa dengan personel kepolisian yang berjaga di pintu masuk gedung pun tidak terhindarkan.
Dalam kericuhan tersebut, salah seorang warga bernama Hailing nekat memaksa masuk hingga memicu benturan fisik dengan aparat keamanan setempat. Aksi nekat tersebut berujung pada pecahnya kaca depan Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Selor di tengah keributan tersebut.
Amarah massa kian menjadi-jadi dengan aksi pelemparan telur yang diarahkan langsung ke area depan bangunan kantor pengadilan negeri. Dinding serta pelataran gedung pengadilan tampak kotor terkena lemparan telur sebagai bentuk simbol perlawanan serta kekecewaan mendalam warga Mangkupadi.
“Kami sangat kecewa dengan putusan ini padahal dalam pembuktian persidangan sudah sangat jelas,” kata perwakilan warga, Hendra Rivaldo. “Sampai sekarang pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan sertifikat asli sementara kami memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah,” tegasnya.
Perwakilan warga lainnya turut menyampaikan orasi bernada keras yang menuding adanya praktik ketidakadilan hukum dalam penanganan sengketa lahan tersebut. Massa menilai masyarakat kecil selalu diperlakukan tidak berdaya meskipun mengantongi sertifikat hak milik tanah yang terbit sejak tahun 2009.
“Sejak awal kami merasa ada kejanggalan karena jadwal putusan sempat diundur dari rencana semula,” ungkap Hendra Rivaldo kemarin. “Seluruh warga Kampung Baru merasa tidak ada keadilan sehingga kami segera berkoordinasi dengan tim hukum untuk menentukan langkah selanjutnya,” katanya.
Sebelumnya, rangkaian aksi unjuk rasa ini diawali dengan kegiatan damai di Kantor Bupati serta Kantor Inspektorat Kabupaten Bulungan. Massa sempat menggelar audiensi bersama Wakil Bupati Bulungan, Kilat guna mendesak perlindungan ruang hidup serta penyelesaian konflik agraria masyarakat.
“Kami menuntut kepedulian serta tanggung jawab pemimpin untuk melindungi rakyat yang tergusur proyek industri,” ujar Ketua GKBM Arman. “Kehadiran kami bukan untuk makar melainkan warga negara yang menuntut keadilan atas tanah kelahiran serta makam leluhur kami,” tegasnya.
Menanggapi putusan yang memicu kericuhan tersebut, pihak pengadilan menjelaskan bahwa perkara sengketa melibatkan sebanyak dua belas orang penggugat. Majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima semata-mata karena persoalan formalitas sehingga materi pokok perkara belum dinilai sama sekali.
“Dalam putusan ini secara hukum belum ada pihak yang dinyatakan menang ataupun kalah,” jelas Juru Bicara PN Febrian Ramadhan. “Penggugat memiliki hak mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu empat belas hari ke depan,” ucapnya kepada wartawan Narasi Borneo. Setelah meluapkan aspirasi serta kekecewaan di depan gedung pengadilan, massa aksi akhirnya membubarkan diri.
