TANJUNG SELOR – Puluhan warga Kampung Baru Mangkupadi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (12/11), menuntut penyelesaian konflik agraria dan persoalan akses laut. Massa Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Berjuang (GKBM) menyampaikan empat tuntutan utama terkait perlindungan ruang hidup, penyelesaian sengketa lahan, wilayah tangkap nelayan, serta tanggung jawab pemerintah daerah.
Aksi tersebut menyoroti dampak pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi terhadap kehidupan masyarakat setempat. Warga mendesak perubahan RTRW Bulungan, penyelesaian konflik agraria Kampung Baru, perlindungan laut nelayan, serta langkah nyata Bupati Bulungan.
“Sekarang kami menagih janji-janji pemerintah terkait investasi dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menjanjikan keuntungan serta pembukaan lapangan pekerjaan, tetapi mana faktanya?” kata Nasrul, Koordinator Lapangan aksi.
Nasrul mengatakan unjuk rasa tersebut merupakan bentuk penagihan janji pemerintah mengenai dampak investasi KIHI terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menilai keberadaan kawasan industri justru memunculkan persoalan bagi warga yang selama ini menggantungkan kehidupan dari laut dan lahan.
“KIHI datang membawa semangat investasi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, faktanya kami merasa hak masyarakat dirampas,” ungkap Nasrul.
Menurutnya, persoalan tersebut turut menyentuh kawasan permukiman, lahan masyarakat, hingga area pemakaman yang berkaitan dengan persoalan perizinan perusahaan. Ia juga mengkritik lambannya tindak lanjut pemerintah setelah warga berulang kali menyampaikan persoalan melalui sejumlah audiensi sebelumnya.
“Berkali-kali audiensi dilakukan, tetapi belum ada aksi nyata. Kami hanya menuntut bukti dan meminta pemerintah turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Ketua GKBM, Arman, mengatakan masyarakat sebelumnya masih dapat mengelola ladang dan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, pembangunan KIHI dinilai mengubah kondisi tersebut karena warga menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan maupun wilayah laut.
“Bagi kami, hidup sederhana lebih dari cukup sebelum ada KIHI. Ada ladang yang bisa dikelola dan laut untuk mencari ikan,” kata Arman.
Ia berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi segera memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat. Arman menginginkan warga kembali menjalankan aktivitas ekonomi seperti sebelumnya tanpa menghadapi hambatan akses terhadap sumber penghidupan.
Warga lainnya, Rahmat Hidayat, mengaku dahulu mampu menghidupi keluarga dari hasil melaut bahkan membiayai kuliahnya secara mandiri. Ia mengatakan pembatasan akses melintas di kawasan industri kini menghambat aktivitasnya sebagai nelayan untuk mencari ikan.
“Dulu saya bisa menghidupi keluarga dengan mencari ikan di laut. Sekarang, melintas di area KIHI saja kami tidak diperbolehkan,” tutur Rahmat.
Rahmat mempertanyakan manfaat investasi yang selama ini dijanjikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan industri. Ia meminta Gubernur Kaltara dan Bupati Bulungan turun tangan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi nelayan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, Syahrullah Mursalin, menyatakan telah menerima permohonan audiensi kelompok nelayan Desa Mangkupadi. Surat tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara dan dibahas bersama pimpinan dalam rapat pekan ini.
“Kami sudah menyiapkan tanggal 18 November 2026 untuk mengadakan audiensi dengan menghadirkan seluruh pimpinan terkait,” jelas Syahrullah. Ia berharap seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah terkait dapat hadir agar pembahasan menghasilkan keputusan dan solusi atas persoalan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan, Syam Hendarsyah, menyatakan terbuka menerima seluruh pengaduan masyarakat. Ia memastikan persoalan sesuai kewenangan dinasnya akan ditindaklanjuti, sedangkan persoalan lintas instansi dikoordinasikan melalui agenda audiensi berikutnya.
