JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan strategi baru untuk memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya menjadi penonton dalam derasnya arus investasi, tetapi turut terlibat langsung dalam rantai pasok industri nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui gagasan SINERGI Kaltara yang dipaparkan dalam forum kepemimpinan nasional di Jakarta.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mempresentasikan proyek perubahan bertajuk Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I di Gedung Graha Wisesa Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Selasa (23/6).
Gagasan tersebut disampaikan di hadapan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., selaku mentor, serta narasumber Dr. Andi Taufik, M.Si., dan Coach Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H.
Dalam paparannya, Denny menekankan bahwa pesatnya perkembangan investasi hilirisasi di Kalimantan Utara, khususnya di Kawasan Industri Tanah Kuning yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), harus mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal.
Ia mengingatkan, tanpa intervensi kebijakan yang tepat, investasi berskala besar berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi dan memunculkan fenomena enclave economy, di mana pertumbuhan industri tidak berbanding lurus dengan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Jika kita tidak melakukan intervensi sekarang, Kalimantan Utara berisiko menghadapi fenomena enclave economy, di mana investasi yang masuk sangat besar tetapi manfaatnya sangat minimal bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Melalui konsep SINERGI Kaltara, pemerintah daerah merancang sistem terpadu yang menghubungkan kebutuhan industri dengan kapasitas UMKM lokal secara berkelanjutan. Program ini ditopang oleh tiga pilar utama, yakni penguatan kelembagaan, integrasi digital, dan penguatan regulasi.
Dari sisi kelembagaan, akan dibentuk Forum Koordinasi Multipihak yang dipimpin Sekprov untuk menyatukan berbagai layanan pendukung UMKM, mulai dari perizinan hingga standardisasi produk.
Pada aspek digital, Pemprov Kaltara akan mengembangkan platform Business-to-Business (B2B) SINERGI Kaltara yang mempertemukan kebutuhan pengadaan industri dengan produk UMKM lokal. Sistem ini juga akan terintegrasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sektor perbankan guna memperluas akses pembiayaan.
Sementara itu, dukungan regulasi akan diperkuat melalui penyusunan Peraturan Gubernur tentang Produk Lokal yang mewajibkan pengelola kawasan industri memberikan ruang bagi produk UMKM yang telah memenuhi standar kualitas.
Gagasan tersebut mendapat apresiasi dari tim penguji karena dinilai memiliki konsep yang aplikatif, terukur, serta didukung kesiapan lintas sektor dalam implementasinya.
Melalui SINERGI Kaltara, Pemprov Kaltara berharap pertumbuhan industri di daerah tidak hanya berfokus pada investasi, tetapi juga mampu menciptakan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
