Reporter : Ast | Editor : Dewangga
TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Sosial mulai menyusun strategi matang guna memperkuat jangkauan bantuan sosial bagi seluruh masyarakat ekonomi lemah. Dinas Sosial Bulungan berupaya maksimal untuk menambah kuota penerima manfaat sebanyak sepuluh persen guna menjamin kesejahteraan warga secara lebih merata.
“Untuk PKH di Bulungan, kita mengacu di 2025, jadi sekitar 3.800-an KK yang merupakan program pusat diserahkan kepada pemerintah daerah,” kata Mahmuddin. “Semuanya, baik anggaran maupun pendampingannya melalui Kementerian Sosial, tetapi untuk pengawasan lapangan sepenuhnya kini diserahkan kepada pihak pemerintah daerah,” lanjutnya.
Instansi tersebut mencatat bahwa total alokasi dana bantuan sosial untuk wilayah Bulungan telah menyentuh angka fantastis yakni dua puluh enam miliar. Penyerapan anggaran tersebut terbagi secara proporsional antara jaminan perlindungan keluarga harapan serta bantuan pangan non tunai yang disalurkan secara rutin.
“Di samping PKH, ada juga program sembako yang merupakan program pusat dan pendampingannya dilakukan secara langsung oleh Dinas Sosial Bulungan,” ungkapnya. “Kalau kita mengacu di 2025, PKH sekitar Rp 16 miliar setahun dan sembako Rp 10 miliar sehingga totalnya Rp 26 miliar,” tuturnya.
Kepala Dinas Sosial Kab. Bulungan, Mahmuddin menjelaskan bahwa mekanisme perubahan data penerima manfaat terus bergerak secara dinamis mengikuti kondisi ekonomi keluarga tersebut. Petugas lapangan secara disiplin melakukan proses verifikasi serta validasi guna memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar jatuh ke tangan yang tepat.
“PKH itu bisa bertambah, tetapi juga bisa berkurang karena warga yang sudah mandiri akan dihapus dan diganti warga lebih membutuhkan,” ujarnya. “Besarnya sekitar Rp 200 ribu per komponen, jika ada lansia atau anak sekolah maka nilainya bertambah sesuai dengan aturan ketentuan,” jelasnya.
Sistem penyaluran dana bantuan ini menggunakan metode transfer elektronik yang langsung masuk ke dalam rekening masing-masing keluarga penerima manfaat tersebut. Langkah digitalisasi ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penyimpangan serta mempercepat proses distribusi bantuan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa terjauh.
“Kita tidak menyalurkan dana secara tunai karena bantuan langsung masuk ke rekening penerima, sementara daerah hanya menerima laporan dan pengawasan,” tegasnya. “Kendalanya adalah tidak semua kecamatan memiliki ATM sehingga jarak pengambilan dana cukup jauh dan penerima belum menguasai penggunaan teknologi perbankan,” tambahnya.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga perbankan guna menyediakan akses penarikan saldo yang lebih dekat bagi warga pedalaman. Dinas Sosial juga terus memberikan edukasi serta pendampingan intensif agar para penerima manfaat mampu mengelola bantuan dana tersebut secara bijak.
Para pendamping desa bekerja keras membantu proses administrasi serta pelaporan agar tingkat realisasi penyaluran dana tetap terjaga pada angka maksimal. Efektivitas program jaring pengaman sosial ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan tahun depan.
