Editor : Dewangga
TANJUNG SELOR – Ratusan sopir truk Bulungan melancarkan aksi protes keras menuntut pembatalan penghentian aktivitas galian C demi menyambung hidup keluarga mereka. Kelompok masyarakat ini mendesak pemerintah memberikan kelonggaran operasional karena kebijakan penutupan tambang tersebut telah mematikan sumber pendapatan utama para pekerja.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang segera merespons tuntutan massa dengan memberikan ruang bagi para pengusaha untuk menyelesaikan dokumen perizinan. Pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi percepatan administrasi legalitas tambang agar rantai pasok material konstruksi di wilayah Tanjung Selor kembali berjalan normal.
“Kita sudah komunikasikan beberapa hari sebelum kegiatan ini berlangsung dan sudah ada komitmen dari pengusaha tambang untuk segera menyelesaikan dokumen.”
“Silakan mereka bekerja sambil mengurus izinnya karena pemerintah hanya mendorong percepatan penyelesaian dokumen agar kegiatan usaha tersebut benar-benar legal.”
Gubernur menegaskan bahwa regulasi penggunaan jalan dan aktivitas pertambangan galian C tetap berlaku tanpa adanya perubahan atau revisi aturan lama. Beliau menginstruksikan seluruh pelaku usaha untuk segera melengkapi persyaratan administratif agar operasional lapangan tidak lagi berbenturan dengan aparat penegak hukum.
“Dari penyampaian gubernur tadi yang memperbolehkan aktivitas berjalan sambil mengurus legalitas, itulah yang selama ini kami tunggu untuk segera beroperasi.”
Para sopir truk langsung memadati area kantor pemerintahan untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap kebijakan yang dianggap sangat memberatkan ekonomi rakyat. Mereka membawa armada kendaraan besar sebagai bentuk solidaritas atas hilangnya pekerjaan harian akibat penghentian mendadak seluruh aktivitas tambang galian C.
Koordinator aksi memimpin orasi dengan menekankan bahwa ribuan orang bergantung pada sektor ini sehingga pemerintah wajib memberikan solusi yang nyata. Gasbul menginginkan adanya jaminan keamanan bagi para sopir saat mengangkut material meskipun proses pengurusan izin tambang masih terus berjalan intensif.
Massa aksi membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan janji tertulis mengenai pemberian waktu pengurusan izin hingga bulan Desember tahun depan. Mereka berjanji akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah agar para pengusaha tambang tidak mengabaikan kewajiban administratif yang telah disepakati bersama.
Pemerintah provinsi kini memikul beban berat untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum lingkungan dan perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat kelas bawah. Instansi terkait harus bekerja cepat dalam memverifikasi setiap dokumen yang masuk agar konflik serupa tidak terulang kembali pada masa mendatang.
