JAKARTA – Di saat sebagian besar wilayah Indonesia telah menikmati akses listrik yang semakin merata, masih terdapat 123 desa di Kalimantan Utara yang belum teraliri listrik secara memadai. Seluruh desa tersebut berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dengan kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Fakta tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat menghadiri rapat koordinasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/5).
Dalam forum tersebut, Ingkong menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendukung percepatan elektrifikasi desa, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses energi.
“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan agar seluruh desa di Kaltara bisa menikmati listrik seperti di wilayah perkotaan,” ujarnya.
Menurut Ingkong, kehadiran listrik bukan hanya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Listrik Desa masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung hingga kebutuhan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” kata Tri.
Meski menghadapi berbagai kendala, pemerintah pusat terus mempercepat realisasi program tersebut melalui dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lebih dari Rp9 triliun dengan target pembangunan di 1.516 lokasi pada tahun 2026.
Hingga April 2026, pembangunan telah terealisasi di 1.403 lokasi atau mencapai sekitar 92,5 persen dari target yang ditetapkan.
Bagi Kalimantan Utara, program ini dinilai sangat strategis mengingat masih banyak desa yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan belum memperoleh akses listrik secara optimal.
Pemerintah daerah berharap percepatan Program Lisdes dapat menjadi solusi untuk membuka akses layanan dasar masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga di kawasan perbatasan.
Sebagai bentuk komitmen bersama, rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan naskah dukungan Program Listrik Desa oleh pemerintah pusat, PT PLN (Persero), dan pemerintah daerah.
