TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mengintensifkan sinergi dengan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan daerah melalui optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha di Wilayah Kaltara yang dipimpin Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala di Ruang Rapat Wagub, Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6).
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan Gubernur Kaltara, DPRD Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, serta perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Dalam arahannya, Ingkong menegaskan bahwa berbagai komitmen yang telah disepakati bersama harus segera ditindaklanjuti agar dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingin kita menyamakan dan menindaklanjuti apa yang telah disepakati saat pertemuan dengan investor besar di Jakarta. Kerja sama dan kolaborasi ini penting untuk membangun Kaltara,” ujarnya.
Menurut Ingkong, tantangan fiskal yang dihadapi daerah akibat dinamika ekonomi saat ini menuntut pemerintah untuk lebih inovatif dalam mencari dukungan pembangunan, termasuk melalui kemitraan dengan sektor swasta.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta segera menyusun program prioritas yang terintegrasi dengan visi dan misi pembangunan daerah agar dapat ditawarkan kepada perusahaan melalui skema CSR.
“Kita minta seluruh perangkat daerah membuat program tuntas yang terintegrasi dengan visi dan misi prioritas gubernur. Nantinya akan kita tawarkan kepada perusahaan pertambangan, perkebunan dan kehutanan,” tegasnya.
Selain membahas optimalisasi CSR, rapat juga menyoroti pentingnya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah, khususnya terkait pendataan alat berat yang beroperasi di wilayah Kaltara.
Wagub meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan inventarisasi kebutuhan pembangunan di lima kabupaten/kota sekaligus memverifikasi data alat berat milik perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Nanti kita akan turun bersama untuk mengecek data alat berat perusahaan, apakah sudah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya,” jelas Ingkong.
Untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan, Pemerintah Provinsi Kaltara juga akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, yakni Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha semakin kuat sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
