NUNUKAN – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Nunukan sepanjang Semester I 2026 mencatatkan capaian positif. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan mencatat pendapatan negara menyentuh Rp176,9 miliar, sedangkan realisasi belanja sukses menembus Rp817,5 miliar.
KPPN Nunukan mengungkap data tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Publik pada Kamis (17/7/2026).
Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Nunukan, Haris Roseno, menjelaskan bahwa pergerakan APBN Nunukan terlihat dari dua sisi utama, yaitu pendapatan dan belanja negara.
Hingga paruh pertama tahun ini, Nunukan mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp176,9 miliar. Sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan angka Rp159,4 miliar. Sementara itu, sektor kepabeanan dan cukai menyumbang Rp3,8 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menghasilkan Rp13,7 miliar.
Menariknya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM masih mendominasi penerimaan pajak di Nunukan. Kedua sektor ini menyumbang Rp87,2 miliar atau sekitar 54,7 persen dari total penerimaan pajak. Di posisi kedua, PPh Nonmigas memberi kontribusi sebesar Rp67,8 miliar (42,5 persen), dengan sokongan terbesar dari PPh Pasal 25/29 Badan yang mencapai Rp40,9 miliar.
Untuk koridor non-pajak (PNBP), layanan paspor menjadi pendulang rupiah tertinggi dengan angka Rp2,5 miliar. Selanjutnya, penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun lalu menyumbang Rp1,8 miliar, lalu sektor jasa kepelabuhanan menyusul dengan angka Rp1,7 miliar.
Tahun ini, KPPN Nunukan mengelola total pagu Kementerian/Lembaga serta Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,6 triliun.
Dari total anggaran tersebut, Belanja Pemerintah Pusat telah menyerap Rp184,7 miliar. Sementara itu, KPPN Nunukan telah menyalurkan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp632,7 miliar. Kumulasi kedua sektor ini menghasilkan total realisasi belanja APBN Nunukan sebesar Rp817,5 miliar.
Haris Roseno menambahkan bahwa penyaluran TKD saat ini sudah mencapai 53,5 persen dari total alokasi yang bernilai Rp1,183 triliun. Pihaknya memastikan proses penyaluran berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat jumlah.
“Secara umum kinerja penyaluran Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2026 meningkat sebesar 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Haris.
Selain membeberkan rapor hijau APBN, Haris juga memaparkan kondisi inflasi terkini di Kabupaten Nunukan dalam forum tersebut.
