TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan resmi mengevaluasi kesesuaian izin usaha perkebunan milik perusahaan besar swasta melalui rapat koordinasi lintas sektor. Rapat evaluasi perizinan tersebut berlangsung pada Selasa, (4/08/2026) dengan melibatkan enam instansi teknis Pemkab Bulungan secara langsung.
Tim Kerja Pendamping Perkebunan memeriksa kepatuhan administrasi seluruh perusahaan perkebunan demi memperkuat tata kelola investasi berkelanjutan daerah Kabupaten Bulungan sekarang. Bupati Bulungan Syarwani memimpin pembahasan mengenai pemenuhan kewajiban hukum serta kesesuaian tata ruang kawasan perkebunan swasta di wilayah Kabupaten Bulungan.
“Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh aktivitas perkebunan dilaksanakan sesuai aturan,” kata Bupati Bulungan Syarwani dalam wawancara pers secara resmi kemarin. “Kepastian hukum serta kepatuhan administrasi menjadi fondasi utama agar investasi berkembang sehat,” tegas Syarwani menambahkan penjelasannya kepada para wartawan kemarin.
Instansi teknis yang terlibat mencakup Dinas Pertanian, Dinas Penanaman Modal, Dinas PUPR, hingga Dinas Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Bulungan ini. Bagian Hukum serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah turut bergabung untuk mengkaji keabsahan dokumen perizinan usaha seluruh perusahaan swasta daerah ini.
“Sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci agar proses evaluasi berjalan komprehensif,” ujar Bupati Bulungan Syarwani secara sangat jelas kepada media kemarin. “Hasil koordinasi ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi pemerintah daerah,” tutur Syarwani melengkapi keterangan resminya tersebut kemarin sore.
Evaluasi berkala ini mengedepankan aspek perlindungan lingkungan hidup serta jaminan pemenuhan hak masyarakat lokal di sekitar area perkebunan daerah ini. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kelestarian ekosistem kawasan hutan Kabupaten Bulungan secara utuh dan berkelanjutan.
“Investasi harus memberikan manfaat ekonomi tetapi tetap menjaga lingkungan hidup masyarakat,” kata Bupati Bulungan Syarwani kepada para wartawan di lokasi. “Kami ingin kegiatan usaha berjalan dalam koridor hukum serta memberi kesejahteraan sebesar-besarnya,” pukas Syarwani mengakhiri pembicaraan bersama awak media kemarin.
Sistem pengawasan terpadu dibangun agar seluruh tahapan pemeriksaan perizinan perkebunan dapat terlaksana secara transparan, objektif, serta akuntabel di daerah ini. Pemkab Bulungan memastikan bahwa langkah evaluasi perizinan tidak bermaksud untuk menghambat arus masuknya investasi modal sektor perkebunan daerah saat ini.
Rekomendasi teknis dari tim kerja pendamping perkebunan akan menjadi rujukan utama bagi penataan iklim usaha kondusif di wilayah Kabupaten Bulungan. Pemerintah daerah mengarahkan pembangunan sektor swasta agar selaras dengan program strategis peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan tahun mendatang secara nyata.
Tim pengawas siap melakukan inspeksi lapangan secara berkala untuk memantau kepatuhan perusahaan swasta terhadap aturan hukum pertanahan berlaku saat ini. Langkah penataan izin usaha perkebunan ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi daerah yang sehat, adil, serta berkelanjutan bagi semua pihak.
