Masyarakat Adat Dayak Geruduk Kantor Gubernur Kaltara, Tolak Gugatan Aturan Berladang

oleh
Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara ketika berorasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Senin, (16/11/2026)

TANJUNG SELOR – Ratusan masyarakat adat Dayak menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Senin (16/11/2026). Mereka menolak uji materi Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena dinilai mengancam tradisi perladangan masyarakat.

Aksi Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara tiba di Kantor Gubernur Kaltara pukul 10.00 Wita setelah berkumpul di Lapangan Agatis. Massa membawa spanduk, poster tuntutan, bendera organisasi, mandau, serta mengenakan pakaian adat sambil menggelar ritual sebelum menyampaikan orasi langsung tersebut.

“Keinginan berladang adalah napas peradaban bagi masyarakat adat Dayak, dan kearifan lokal ini harus kami lestarikan,” ujar Zakir dalam wawancara. Ketua Umum Pemuda Dayak Kalimantan Utara itu menyebut tradisi tersebut diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian identitas masyarakat Dayak hingga kini.

Zakir menjelaskan, masyarakat adat membatasi pembakaran ladang menggunakan sekat dan pengawasan yang ketat agar api tidak menjalar ke kawasan sekitarnya. “Kami berladang pun membakar, tetapi ada sekat-sekat yang dibuat dan dijaga agar api tidak meluas,” katanya kepada wartawan saat wawancara.

Berbagai lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan Dayak dari sejumlah wilayah Kalimantan Utara turut bergabung dalam aksi damai tersebut hari ini. Peserta mendesak pemohon segera mencabut gugatan, sebab mereka khawatir perubahan ketentuan membuka peluang kriminalisasi terhadap para peladang tradisional masyarakat adat.

Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang bersama Wakil Gubernur Ingkong Alla menemui perwakilan massa di lokasi. Kehadiran pimpinan daerah tersebut disambut peserta, yang berharap pemerintah provinsi meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat melalui jalur resmi pemerintahan.

“Adat ini sudah ada sejak mereka belum lahir, bahkan sebelum mereka belum lahir, adat ini sudah ada,” kata Zainal saat aksi. Gubernur menyatakan pemerintah mendukung aspirasi lembaga adat dan menilai praktik perladangan tradisional telah berlangsung sebagai warisan masyarakat Dayak hingga kini.

Baca Juga:  Kapolda Bersama Forkopimda Kaltara Gelar Upacara Ziarah Malam Kemerdekaan

Zainal mengatakan masyarakat biasanya menjaga batas pembakaran agar api tetap berada pada lahan yang hendak ditanami secara terkendali dan aman. Massa mendengarkan penjelasan gubernur mengenai praktik menjaga sekat pembakaran agar api tidak menjalar ke kawasan hutan yang berada di sekitar.

Ia juga meminta masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertib, aman, dan tidak melakukan tindakan anarkis selama demonstrasi berlangsung di Tanjung Selor. “Kita nanti minta kepada Ananda Bima ini untuk segera mencabut gugatan mereka di MK sehingga masalah ini tidak berlanjut,” katanya.

Wakil Gubernur Ingkong Alla turut menyatakan dukungan terhadap penolakan gugatan dan mendorong perlindungan hukum bagi masyarakat adat Dayak setempat. Ia menyebut pemerintah provinsi dapat membahas aturan daerah apabila diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum praktik perladangan tradisional masyarakat adat lokal.

“Harapan kami tetap menjaga kondusivitas kamtibmas di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan,” ujar Zakir saat diwawancarai seusai aksi tadi. Ia berharap aspirasi peserta diteruskan agar proses hukum tidak menghilangkan ruang masyarakat adat menjalankan tradisi berladang secara turun-temurun bersama keluarga.

Aksi di depan kantor gubernur berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian, TNI, serta Satpol PP, setempat sepanjang kegiatan. Peserta meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.00 Wita setelah menyampaikan tuntutan langsung kepada pemerintah provinsi Kalimantan Utara di hadapan gubernur setempat.