TANJUNG SELOR – Penguatan disiplin aparatur dan efisiensi belanja menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menghadapi tantangan fiskal daerah. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara diminta menjaga profesionalisme, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Rapat Koordinasi Coffee Morning Keluarga Besar Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/6).
Dalam arahannya, Denny mengingatkan seluruh ASN agar tetap disiplin mengikuti apel pagi, menjaga kerapian berpakaian, serta menjunjung tinggi etika sebagai aparatur pemerintah, termasuk dalam penggunaan media sosial.
“Seluruh pegawai agar menjaga kebersamaan, kekompakan, dan semangat kerja sama dalam mendukung pencapaian target organisasi,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh pegawai menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan lingkungan kerja. Sebelum meninggalkan kantor, setiap pegawai diwajibkan memastikan seluruh peralatan listrik dan fasilitas kerja dalam kondisi aman sebagai bagian dari upaya penghematan energi dan efisiensi operasional.
Bagi pegawai yang bekerja lembur hingga melewati pukul 21.00 WITA, Denny menginstruksikan agar melaporkan identitas kepada petugas Satpol PP yang berjaga sebagai bagian dari prosedur pengamanan kantor.
Mengenai kebijakan Work From Anywhere (WFA), Denny menilai kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap penghematan penggunaan listrik dan air di lingkungan perkantoran. Meski demikian, ASN yang menjalankan WFA tetap diwajibkan bekerja secara optimal, responsif, dan mudah dihubungi selama jam kerja.
Pada kesempatan itu, Denny juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tantangan akibat penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembiayaan lebih dari 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta melakukan efisiensi, termasuk memaksimalkan pelaksanaan rapat secara daring,” katanya.
Meski kondisi keuangan daerah memerlukan pengelolaan yang lebih cermat, Denny memastikan Pemerintah Provinsi Kaltara tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. Namun, sistem pemberiannya akan terus disempurnakan agar lebih adil dan berbasis kinerja.
“Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pembayaran Gaji Ketiga Belas tidak dapat memasukkan komponen TPP,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, Denny memperkenalkan sejumlah pejabat yang baru dilantik di lingkungan Setdaprov Kaltara. Ia berharap para pejabat tersebut dapat segera beradaptasi, memperkuat kolaborasi, dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kinerja organisasi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Sapi’i, S.T., M.A.P., serta Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si.
